Sidang Lahan Adat Siregar–Siagian Berlanjut, PT Agincourt Resources Dikritik Keras Soal Ganti Rugi, Pemkab Tapsel Ikut Terseret

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir Cata PK TNI AD Gel III, 2.171 Calon Ikuti Seleksi
• Sidang Paripurna DPRD Atas Nota Jawaban Bupati Di Pimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat
• Soal Lahan 3.000 Hektare, Gerakan Masyarakat Anti Penindasan Desak PT Barapala Diperiksa

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sidang lanjutan sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian melawan PT Agincourt Resources (PT AR) kembali digelar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Kamis (22/1/2026).

Agenda persidangan kali ini menghadirkan saksi dari pihak penggugat, yang seluruh keterangannya telah didalami oleh majelis hakim, penggugat, maupun tergugat.

Kuasa hukum penggugat, RHa Hasibuan, menegaskan bahwa persidangan berjalan sesuai mekanisme hukum dan telah memasuki tahapan krusial.

"Sidang hari ini telah dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan saksi dari kami sebagai penggugat. Saksi sudah memberikan keterangan dan ditanyai oleh semua pihak, termasuk majelis hakim. Agenda tersebut telah selesai," ujar RHa kepada wartawan usai persidangan.

Ia menyampaikan, pada sidang berikutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksi.

"Untuk minggu depan, giliran saksi dari tergugat. Selanjutnya, pada 6 Februari nanti, akan dilanjutkan kembali dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat dalam rangkaian penyelesaian perkara ini," jelasnya.

*PT AR Dinilai Tidak Konsisten, Ganti Rugi Tak Kunjung Terealisasi*

Dalam keterangannya, RHa Hasibuan kembali menyoroti sikap PT AR yang dinilai tidak konsisten dan berlarut-larut dalam menyelesaikan kewajiban ganti rugi atas lahan adat seluas kurang lebih 190 hektare milik masyarakat adat Parsadaan Siregar Siagian.

Menurut RHa, proses verifikasi lahan telah dilakukan sejak lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPN, Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bupati Tapsel, Tim Fasilitasi, hingga Forum FK Alam.

"Persoalannya jelas. Verifikasi itu dilakukan atas permintaan PT AR. Semua dokumen dan tahapan sudah lengkap. Tapi sampai hari ini, ganti rugi belum juga direalisasikan," tegasnya.

Ia menambahkan, lahan tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan selama puluhan tahun, namun hak masyarakat adat belum dipenuhi.

"Artinya, lahan sudah lama dikuasai, tapi ganti rugi tidak kunjung diberikan. Karena itulah kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum," kata RHa.

Selain PT AR, gugatan ini juga menyeret Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. RHa menilai adanya peran sejumlah pihak pemerintah dalam proses verifikasi yang seharusnya berujung pada penyelesaian, namun justru berlarut tanpa kepastian.

"Kalau memang PT AR mengklaim sudah membayar ganti rugi melalui pemerintah daerah, silakan dibuka secara transparan. Jangan hanya klaim sepihak tanpa data dan bukti yang jelas," ujarnya dengan nada kritis.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa majelis hakim akan bertindak objektif dan profesional.

"Kami yakin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan hakim menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Parsadaan Siregar Siagian secara terbuka meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia agar sengketa lahan adat ini mendapat penyelesaian yang adil.

"Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Ia menduga kuat adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan lahan oleh PT AR.

"Kalau dilihat dari sisi hukum, kami menduga PT AR bermain dan sampai hari ini belum melakukan ganti rugi," katanya.

Sebagai informasi, gugatan ini resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 100 tanggal 23 Mei 2008. Para pihak yang digugat meliputi:

PT Agincourt Resources (PT AR) sebagai Tergugat I
Bupati Tapanuli Selatan sebagai Tergugat II
Tim Pembebasan Tanah Kabupaten Tapsel sebagai Tergugat III
Ketua FK Alam sebagai Turut Tergugat I
BPN Tapanuli Selatan sebagai Turut Tergugat II

Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan kembali pekan depan dan diperkirakan menjadi fase penting dalam menguji tanggung jawab PT AR serta peran pemerintah daerah dalam konflik lahan adat yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir Cata PK TNI AD Gel III, 2.171 Calon Ikuti Seleksi

Sidang Paripurna DPRD Atas Nota Jawaban Bupati Di Pimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat

Soal Lahan 3.000 Hektare, Gerakan Masyarakat Anti Penindasan Desak PT Barapala Diperiksa

Eksekusi Lahan Ditolak PN Lubuk Pakam, Kuasa Hukum PT RPP Soroti Dugaan Penipuan DT

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Dugaan Alih Fungsi 1.266,6 Hektar HTR Koptan Mandiri Jadi Sawit, Praktisi Hukum : Itu Pelanggaran Berat Terancam 10 Tahun Penjara