Ramadhan 1447 H Berbagi Iftar, Karyawan Dan Srikandi PLN UIP SBU Tebar Berkah Untuk Sesama
sumut24.co MEDAN, Dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H, karyawan dan karyawati PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera B
kota
Baca Juga:
- Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu
- Diduga Oknum Polisi Lakukan Kekerasan Fisik dan Intimidasi Mental di Parkiran Polrestabes Medan Terhadap Advokat Indra Surya Nasution SH
- Diduga Tanpa Surat Tugas, Oknum Polisi Lakukan Penangkapan dan Kekerasan terhadap Advokat di Parkiran Polrestabes Medan
Medan — Advokat dan akademisi hukum pidana, Joni Sandri Ritonga, SH., MH, melontarkan kritik keras terhadap berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Ia menilai, jika tidak diawasi secara ketat, regulasi tersebut justru berpotensi menjadi alat legitimasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana.
Menurut Joni, alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia, sejumlah ketentuan dalam KUHAP baru justru menunjukkan kecenderungan state-oriented, dengan memperluas kewenangan aparat tanpa diimbangi mekanisme kontrol yang memadai.
"KUHAP baru ini jangan sampai menjadi payung hukum untuk tindakan represif.
Jika hukum acara pidana lebih banyak memberi kekuasaan kepada aparat dibanding perlindungan kepada warga negara, maka yang lahir bukan keadilan, melainkan ketakutan," tegas Joni,
Ia menilai, hukum acara pidana seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan hak warga negara dari kekuasaan negara. Namun dalam KUHAP baru, beberapa norma dinilai kabur dan multitafsir, khususnya terkait penahanan, penyitaan, dan pembatasan peran penasihat hukum pada tahap awal proses pidana.
Joni mengingatkan bahwa pengalaman praktik selama ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan justru sering terjadi pada tahap penyidikan, ketika posisi tersangka berada dalam kondisi paling lemah secara hukum dan psikologis.
"Kalau sejak awal proses, hak tersangka tidak dijamin secara tegas, maka jangan berharap lahir putusan yang adil di pengadilan. Proses yang cacat akan menghasilkan keadilan semu," ujarnya.
Lebih jauh, Joni menilai bahwa pembaruan KUHAP seharusnya diarahkan untuk memperkuat prinsip due process of law, equality before the law, dan fair trial, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan kebutuhan penegakan hukum yang cepat dan pragmatis.
Ia juga mengkritik minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan KUHAP baru.
Menurutnya, regulasi sepenting hukum acara pidana tidak boleh disusun secara elitis dan tertutup.
"KUHAP ini mengatur nasib kebebasan seseorang. Kalau pembentukannya tidak transparan dan tidak mendengar suara praktisi serta masyarakat, maka wajar jika publik curiga," kata Joni.
Joni menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang kuat dari masyarakat sipil, advokat, dan lembaga peradilan, KUHAP baru justru berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan, terutama bagi kelompok masyarakat kecil yang tidak memiliki akses kuat terhadap bantuan hukum.
Ia pun mendesak pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk segera melakukan evaluasi terbuka dan berkelanjutan, serta memastikan adanya mekanisme korektif yang efektif terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia.
"Negara tidak boleh berlindung di balik undang-undang untuk menjustifikasi pelanggaran hak. KUHAP harus menjadi alat pembatas kekuasaan, bukan senjata negara terhadap rakyatnya," pungkas Joni.rel
sumut24.co MEDAN, Dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H, karyawan dan karyawati PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera B
kota
sumut24.co MedanPemko Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencana
kota
sumut24.co MedanSuasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa saat Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap melaksanakan Safari Ramadan
kota
sumut24.co MedanBursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Utara terus melakukan edukasi untuk menjangkau masyarakat di luar Kota Medan yaitu di
Ekbis
MEDAN S24 Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota
Politik
Jakarta Iran menanggapi ancaman Jerman, Prancis, dan Inggris yang menyatakan siap melawan Teheran dan mendukung perlawanan negaranegara
News
sumut24.co ASAHAN, Selain menjadi tersangka dalam kasus korupsi kredit fiktif dana KUR Bank Plat Merah Unit Iman Bonjol Kisaran yang ditaha
News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd membuka Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Pakpak N
News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ha Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd menyerahkan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Bencana Hidro
News
Polsek Medan Area Tangkap 2 Pengedar Narkoba Gang JatiTunggu Pasien, Sabu Dibuang ke Selokan
kota