MAKI Tanggapi Putusan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK Atas Perkara Belum Dipanggilnya Gubernur Sumut Bobby Nasution, MAKI Akan Lapor Ke Dewas KPK

Baca Juga:

• OTT KPK Gegerkan Kampus, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap
• KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Sejumlah Pejabat Diperiksa
• Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

Medan - Gugatan perkumpulan organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan MAKI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dikarenakan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) MAKI dari Kementerian Dalam Negeri telah habis masa berlakunya.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Budi Setiawan menyatakan MAKI selaku pemohon tak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan praperadilan tersebut dikarenakan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) Kemendagri telah habis masa berlakunya.

" Mengadili, dalam eksepsi, menyatakan menerima eksepsi termohon (KPK) dalam pokok perkara. Menyatakan permohonan pemohon (MAKI) tidak dapat diterima karena Surat Keterangan Terdaftar ( SKT) Kemendagri telah habis masa berlakunya. Selain itu membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Hakim saat bacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin,(22/12/2025).

Keputusan itu disampaikan Hakim dengan Budi Setiawan setelah mempertimbangkan eksepsi KPK yang mempersoalkan keabsahan MAKI sebagai organisasi masyarakat.

Menanggapi itu, Boyamin Saiman mengatakan, Hakim Praperadilan Budi Setiawan, sedikitpun tidak menyentuh materi perkara praperadilan yakni perintah hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, agar menghadirkan Penjabat Sekda Provinsi Sumut Effendy Pohan dan Gubernut Sumut ke persidangan.

" Hakim mengunci dirinya pada persoalan formalitas kedudukan hukum MAKI, padahal semestinya hakim adalah penemu hukum ( recht finding ) atas bebalnya KPK tidak berani panggil Bobby Nasution," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Selasa, (23/12/2025).

Padahal, dalam persidangan praperadilan tersebut, ujar Boyamin, terungkap fakta, hakim meminta agar Pj Sekda Sumut dan Gubernur dihadirkan ke persidangan terkhusus membuka Peraturan Guburnur Sumut mengenai pergeseran anggaran APBD Sumut yang ditandatangani Bobby Nasution sebagai dasar pencantuman anggaran pembangunan ruas jalan Sipiongot - Batas Labuhan Batu Rp 96 miliar dan Hutaimbaru - Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara, Rp 61,8 miliar yang menjadi awal korupsi eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting," Kan tidak mungkin yang dihadirkan di persidangan Gubernur Jawa Barat," ujar Boyamin.

Hakim yang memimpin Praperadilan MAKI, ujar Boyamin mengunci dirinya pada persoalan formalitas kedudukan hukum MAKI atau legal standing MAKI.

Selain perintah hadirkan Pj Sekda Sumut dan Gubernur, MAKI juga mempersoalkan upaya paksa pemanggilan terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin yang seharusnya dilakukan KPK setelah Muryanto Amin dua kali mangkir atau tidak menghadiri panggilan KPK.

MAKI juga mempersoalkan uang Rp 2,8 miliar yang disita KPK saat penggeledahan rumah Topan Ginting yang tidak dimuat dalam dakwaan jaksa KPK pada sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Topan Ginting, 19 November 2025.

Mestinya hakim yang memimpin Praperadilan, sambung Boyamin, menilai kinerja buruk KPK yang lemah menuntaskan perkara korupsi dalam bentuk tidak berani memanggil Bobby Nasution padahal sudah perintah pernyataan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan Khamozaro Waruewu yang menyidangkan perkara korupsi suap proyek jalan di Padang Lawas Utara, Sumut.

MAKI, ujar Boyamin akan menindaklanjuti perkara ini ke Dewan Pengawan (Dewas) KPK pada pekan ini.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

OTT KPK Gegerkan Kampus, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap

KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Sejumlah Pejabat Diperiksa

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi

Dinas SDBMBK Sumut Pimpinan Chandra Dalimunthe Dilaporkan ke KPK Soal Pengaturan Tender Proyek

GEGER! KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Disita, 10 Orang Diamankan