Bobby dan Muri, Ada Apa di Balik Dukungan kepada Dasco?
Bobby dan Muri, Ada Apa di Balik Dukungan kepada Dasco?
News
Baca Juga:
MEDAN, - Polemik anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) bencana di Sumatera Utara (Sumur) memasuki babak baru setelah munculnya dokumen Pergub Sumut Nomor 7 Tahun 2025 yang mencatat alokasi BTT Rp843 miliar.
Angka ini bertentangan dengan pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang menyebut nilai awal anggaran hanya Rp123 miliar.
Analis FITRA Sumut Elfenda Ananda,
menegaskan bahwa kontradiksi tersebut bukan kekeliruan teknis, melainkan persoalan serius dalam integritas dan transparansi pemerintahan.
Elfenda menilai pernyataan Gubernur yang tidak mengungkap adanya Pergub Nomor 7/2025 sebagai bentuk ketidakjujuran politik.
Ia mengatakan, dokumen tersebut bukan dokumen gelap. Pergub itu ditandatangani Pj Gubernur Agus Fatoni pada 10 Februari 2025 dan diundangkan dalam Berita Daerah.
"Ketika dokumen hukum menyebut Rp843 miliar, tetapi pemerintah mengklaim hanya Rp123 miliar, itu tidak bisa disebut salah sebut. Itu pengaburan informasi publik," tegas Elfenda kepada wartawan, di Medan, Kamis (11/12).
Elfanda yang juga Badan Pendiri Suluh Muda Inspirasi (SMI) ini menambahkan, Pergub tersebut adalah dokumen resmi yang diundangkan dalam Berita Daerah, sehingga tidak mungkin tidak diketahui oleh kepala daerah.
"Pilihan penjelasannya cuma dua, Gubernur tidak membaca dokumen pemerintahannya sendiri, atau ia sengaja menyembunyikan informasi. Dua-duanya menunjukkan masalah serius dalam kepemimpinan," ujarnya.
Data yang ditemukan menunjukkan bahwa BTT mengalami tujuh kali pergeseran sepanjang tahun anggaran. Namun tidak satu pun penjelasan diberikan kepada publik. Menurut Elfenda, perubahan berkali-kali dalam nilai anggaran ini memperkuat dugaan minimnya akuntabilitas.
"Tujuh kali pergeseran tanpa publikasi bukanlah kesalahan prosedural itu pola. Dan selisih Rp720 miliar bukan angka receh yang bisa hilang begitu saja," katanya.
Elfenda menegaskan bahwa jika ada realokasi, pemerintah wajib menunjukkan berita acara, dasar hukum, dan Pergub revisinya.
"Ketiadaan dokumen yang dijelaskan ke publik membuat masyarakat berhak curiga," tambahnya.
Elfenda mengkritik keras ketidaksinkronan informasi pemerintah di tengah bencana yang melanda Sumut.
"Rakyat kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga. Tapi pemerintah justru memberikan data yang berubah-ubah. Itu menunjukkan ketidakseriusan," ujarnya.
Menurutnya, ketika pernyataan politik bertolak belakang dengan dokumen hukum, yang hilang bukan sekadar data tetapi kepercayaan publik. Elfenda menantang pemerintah untuk menjawab secara terbuka lima pertanyaan fundamental.
"Jika Pergub 7/2025 menetapkan Rp843 miliar, siapa yang mengubahnya menjadi Rp123 miliar?. Di mana dokumen revisinya, dan apa dasar hukumnya?," sebutnya.
"Untuk apa selisih Rp720 miliar itu dialihkan?, Mengapa perubahan tersebut tidak diumumkan ke publik?, Mengapa pemerintah memakai data APBD Murni untuk membantah dokumen hukum yang sah?," sambungnya.
Dua mengatakan, pertanyaan inu Ini bukan tuduhan. Akan tetapu pertanyaan logis berdasarkan dokumen resmi dan Pemerintah wajib menjawabnya.
Elfenda menegaskan bahwa pemerintah telah gagal menunjukkan konsistensi data anggaran.
"Ketika pemerintah tidak bisa menjelaskan APBD-nya sendiri, itu bukan sekadar lemahnya administrasi. Itu kegagalan moral dalam tata kelola," katanya.
Ia menekankan bahwa publik tidak boleh dibingungkan oleh narasi yang berubah-ubah dan tidak berbasis fakta.red
Bobby dan Muri, Ada Apa di Balik Dukungan kepada Dasco?
News
Jakarta Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku menerima uang sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar dari staf operasional bir
Hukum
Jakarta Jadwal penukaran tiket BTS Jakarta 2026 menjadi informasi yang perlu diperhatikan penggemar menjelang konser World Tour ARIRANG
Seleb
Jakarta Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming
News
sumut24.co MedanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor g
Politik
sumut24.co MedanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proy
Politik
sumut24.co MedanPerum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara terus memperkuat penyerapan jagung hasil panen petani sesuai ketentuan Harga Pem
Ekbis
sumut24.co ASAHAN, Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Indonesia (GERPPIN) Asahan menggelar aksi demonstrasi di depan
News
sumut24.co ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual guna memantau perkembangan
News
sumut24.co ASAHAN, Kabupaten Asahan mencatatkan capaian realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar 68,76 persen, menempati peringk
News