Keramahan Bukan Penyerahan Kedaulatan
Keramahan Bukan Penyerahan Kedaulatan
kota
Baca Juga:
Jakarta — Konflik kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai puncak panasnya. Rapat Pleno Syuriah PBNU yang digelar tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12) malam, secara resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU untuk memimpin organisasi hingga muktamar berikutnya.
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Rais Syuriah PBNU KH Muhammad Nuh, yang menegaskan bahwa penunjukan Zulfa bukan sekadar langkah darurat, melainkan bagian dari upaya mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU yang sempat bergeser akibat pandemi Covid-19.
> "Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, yaitu Bapak KH Zulfa Mustofa… Beliau akan memimpin sebagai penjabat ketua umum sampai muktamar," ujar KH Nuh dalam konferensi pers usai pleno.
Menurut Nuh, muktamar yang akan datang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan ke jadwal semula karena muktamar 2021 di Lampung sempat mundur setahun.
---
Pleno Ricuh Tanpa Kehadiran Gus Yahya
Rapat pleno tersebut dihadiri ratusan pengurus dari jajaran Rais Aam, Katib, Mustasyar, A'wan, hingga Tanfidziyah. Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang juga merupakan salah satu Ketua PBNU.
Namun ada satu sosok penting yang tidak terlihat: Gus Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU yang sedang digoyang.
Ketidakhadiran Gus Yahya kian mempertegas retaknya hubungan antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah PBNU.
Akar Konflik: Tuduhan Zionisme, Tata Kelola Keuangan, dan Manuver Politik
Ketegangan memuncak setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU bertanggal 20 November 2025. Dokumen itu meminta Gus Yahya mundur dalam tiga hari, dengan tanda tangan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Alasan pemberhentian tersebut cukup serius dan sensitif:
Dugaan keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional,
Pelanggaran tata kelola keuangan PBNU,
serta dianggap tidak menjalankan arahan organisasi secara kolektif.
Gus Yahya tak tinggal diam. Ia menolak mundur dan menyatakan dokumen Syuriah itu tidak sah. Ia menegaskan dirinya masih sah sebagai Ketum PBNU.
Tidak hanya itu, Gus Yahya melakukan langkah balasan dengan mencopot Gus Ipul dari jabatan Sekjen PBNU dan mengganti Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif. Ia menunjuk Amin Said Husni sebagai Sekjen baru dan Sumantri sebagai Bendahara Umum.
Manuver itu justru memicu reaksi balik dari Rais Aam PBNU.
Rais Aam: "Gus Yahya Tidak Lagi Ketua Umum PBNU"
Setelah beberapa hari diam, Rais Aam KH Miftachul Akhyar muncul di publik dan menyampaikan pernyataan mengejutkan:
> "Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB."
Pernyataan itu memperkuat legitimasi pleno yang digelar di Hotel Sultan. Dengan demikian, kepemimpinan PBNU kini secara de facto berada di tangan KH Zulfa Mustofa.
Peta Konflik Baru PBNU: Menguatnya Dua Kubu
Pertarungan internal PBNU terlihat makin terbuka dan terbelah menjadi dua kubu:
Kubu Syuriah & Rais Aam:
KH Miftachul Akhyar
KH Muhammad Nuh
KH Zulfa Mustofa
Didukung banyak tokoh senior dan kalangan pesantren
Kubu Tanfidziyah Gus Yahya:
Gus Yahya Cholil Staquf
Amin Said Husni
Sumantri
Para loyalis struktural yang selama ini menikmati konsolidasi kepemimpinan Gus Yahya
Ketidakhadiran Gus Yahya dalam pleno mempertegas bahwa konflik ini belum berakhir dan berpotensi masuk ke ranah hukum organisasi bahkan litigasi.
Dukungan Mengalir: Ponpes Ali Maksum Krapyak Nyatakan Sikap
Salah satu pesantren besar di Yogyakarta, Ponpes Ali Maksum Krapyak, menyatakan dukungan kepada keputusan pleno Syuriah untuk mengangkat KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketum.
Dukungan ini penting karena Krapyak memiliki pengaruh kuat dalam jejaring Nahdliyin.
PBNU di Persimpangan Besar
Krisis kepemimpinan ini menjadi salah satu yang paling pelik dalam sejarah PBNU modern. Langkah Syuriah yang memakzulkan Ketum, tuduhan serius terkait tata kelola dan afiliasi internasional, serta balasan pemecatan pejabat struktural, menunjukkan adanya pertarungan arah organisasi yang fundamental.
Penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat Ketum bisa menjadi jalan tengah — atau justru menjadi pintu masuk konflik yang lebih besar, tergantung bagaimana dinamika jelang muktamar nanti.
Satu hal yang pasti: PBNU kini berada di persimpangan penting yang akan menentukan arah masa depannya.red2
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Keramahan Bukan Penyerahan Kedaulatan
kota
Penjelasan Pemerintah Kota Solok Mengenai Pemanfaatan Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026
News
Pemasok Narkoba di Helen&rsquos Night Mart Diamankan Polrestabes Medan.
kota
Gelar Pra Rekontruksi di Helen&rsquos Night Mart Polisi Temukan Fakta Baru Dibalik Peredaran Vape Narkoba
kota
Satresnarkoba Polrestabes Medan Bongkar Modus Baru Peredaran Ganja Manfaatkan Pohon Bambu Jadi Gudang Penyimpanan
kota
Lima Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, Komisi XIII Negara Harus Jamin Rasa Aman bagi Pekerja Sipil
News
Rakercab JMSI Tabagsel 2026 Tetapkan Program Kerja, Perkuat Organisasi, Advokasi, dan Transformasi Digital Media
kota
250 Anak Meriahkan Lomba Mewarnai Hari Anak Nasional, Dandim 0212/Tapsel Mereka adalah Masa Depan Bangsa
kota
sumut24.co Labuhanbatu, Kisruh di internal Puskesmas Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara tentang
News
Resmi Kantongi SK DPP, Martinu Jaya Halawa Pimpin Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara
kota