Antonius Tumanggor Dorong Warga Aktifkan IKD untuk Perkuat Akurasi Data Bantuan Sosial
sumut24.co MEDAN Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos menegaskan pemerintah memiliki kewajiban membantu masyaraka
kota
Baca Juga:
- Proyek Pengendalian Banjir Sungai Asahan Rp15 Miliar Diduga Dimanipulasi, PPK Akui Pekerjaan Tak Sempurna, Aturan Hukum Terancam Dilanggar
- Dua Jembatan Putus Diterjang Banjir, Polres Tapsel Turun Tangan Pastikan Akses Warga
- Respon Cepat Banjir Sumatra, The Coca-Cola Foundation dan BenihBaik.com Salurkan Bantuan Darurat bagi Ratusan Ribu Pengungsi
Ia menegaskan bahwa situasi kebencanaan saat ini sudah berada pada skala nasional, meski keputusan politik formal belum diumumkan pemerintah pusat.
Zeira menyoroti bahwa kondisi di lapangan, terutama di wilayah yang terdampak paling parah seperti Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah, menunjukkan banyak warga masih kehilangan tempat tinggal serta belum menerima bantuan layak.
"Ini sudah sifatnya aksi kemanusiaan. Tidak boleh lagi ada tawar-menawar. Pemerintah Sumut harus segera mengambil langkah konkret terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak," tegas Zeira kepada wartawan, Selasa (9/12).
Menurutnya, masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor membutuhkan bantuan mendesak untuk 10 hari ke depan, mulai dari makanan, pakaian, tempat tidur, hingga kebutuhan dasar lain.
Ia menilai Pemprov harus lebih aktif hadir di tengah situasi darurat ini. Saat ditanya tentang Besaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dibahas di Badan Anggaran (Banggar), Zeira mengungkapkan bahwa anggaran tersebut sifatnya fleksibel.
"BTT itu bisa berubah-ubah. Pernah 10 miliar, pernah 20 miliar. Tapi untuk kondisi sebesar ini, anggaran itu memang harus diarahkan untuk kebutuhan bencana, termasuk pemulihan korban," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa APBD Sumut 2026 telah disahkan, yang berarti ruang fiskal untuk menangani bencana dapat segera dimaksimalkan.
"Dengan APBD yang sudah disahkan, Pemprov seharusnya bisa segera menggerakkan anggaran pemulihan. Masyarakat menunggu langkah nyata," tutup Zeira.
Berdasarkan data terbaru Pusdalops BPBD Sumut per 9 Desember 2025 mencatat 1.634.208 jiwa terdampak atau setara 434.147 kepala keluarga (KK) di 18 kabupaten/kota.
Bencana yang terjadi secara hampir bersamaan ini juga menimbulkan jumlah korban yang sangat besar. Tercatat 42.503 warga mengalami luka-luka, 650 orang meninggal dunia, dan 338 orang masih dinyatakan hilang hingga hari ini.rel
sumut24.co MEDAN Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos menegaskan pemerintah memiliki kewajiban membantu masyaraka
kota
Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Rangkul Wartawan, Kritik Jadi Bahan Evaluasi
kota
Bupati Madina Tegaskan Bansos Harus Tepat Sasaran, Data Warga Miskin Bakal Diverifikasi Langsung
kota
Lahan Tidur 6 Hektare Disulap Jadi Kebun Hidroponik, Wabup Basri Bidik Paluta Jadi Pemasok MBG
kota
Menuju Jambore Nasional XII 2026, Kapolres Paluta Titip Pesan Khusus kepada Kontingen Pramuka
kota
Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Kembali Bergerak, 8 Potongan Ganja Disita dari Pria 47 Tahun
kota
Garagara Teguran soal Wanita Lain, Pria di Padang Lawas Diduga Hantam Istri Pakai Batu
kota
GaraGara soal Ternak Babi, Berujung Penembakan Warga Tapsel Tewas dengan Dua Luka Peluru
kota
Tak Kebagian Warisan, Adik Diduga Habisi Abang di Kebun Tapsel
kota
Bocah 6 Tahun Tewas di Galian Sumur Tapsel, Polisi Tangkap Kerabat Korban
kota