Bobby Diminta Fokus Urus Rekomendasi Penutupan PT TPL dan Atasi Kelangkaan BBM di Sumut

Baca Juga:

• Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan
• Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sesuaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 September 2026
• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Medan— Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Tapanuli Utara (Taput) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) dinilai sebagai bentuk pengambilalihan penanganan bencana oleh pemerintah pusat, sekaligus menunjukkan lemahnya kapasitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam mengatasi banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh kekuatan nasional—mulai dari TNI-Polri, BNPB, Basarnas hingga kementerian serta lembaga terkait—telah dikerahkan untuk membuka akses wilayah terdampak, melakukan rehabilitasi, serta mempercepat rekonstruksi pascabencana. Dengan langkah terpusat ini, pemerintah pusat secara efektif mengambil alih operasi lapangan dari Pemprovsu.

Atas kondisi tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diminta tidak lagi berlama-lama berada di lokasi bencana. Kritik diarahkan pada gaya penanganan bencana yang dinilai sebatas gimik, termasuk aksi melempar paket bantuan dari helikopter. "Rakyat tidak butuh aksi simbolik seperti itu," tegas Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut dalam keterangannya.

Menurut Sutrisno, Bobby seharusnya segera kembali ke Medan untuk menyelesaikan persoalan yang lebih mendesak dan menjadi kewenangan Pemprovsu, yaitu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota. Ia menyebut antrean panjang kendaraan mengular di berbagai daerah dan membutuhkan penanganan segera.

"Seluruh aktivitas penanganan di lapangan sudah ditangani BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, balai jalan, dan balai sungai. Maka Bobby fokus saja mengurus tugas yang menjadi domainnya di provinsi," kata Sutrisno.

Selain itu, Bobby juga diingatkan agar memenuhi janjinya kepada masyarakat serta para pemimpin lembaga keagamaan yang mendesak penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pada 24 November 2025, Bobby telah menyatakan kesepakatan untuk mengeluarkan surat rekomendasi penutupan operasional PT TPL setelah rapat dua jam dengan pimpinan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis.

Menurut Sutrisno, janji tersebut harus segera direalisasikan dalam tenggat satu minggu yang telah disampaikan. "Ada kegentingan yang memaksa Gubernur memenuhi janjinya kepada masyarakat korban kerusakan ekologis yang diduga disebabkan PT TPL," ujarnya.

PT TPL disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan ekosistem di kawasan yang kini mengalami bencana. Karena itu, penerbitan rekomendasi penutupan PT TPL dinilai bagian dari langkah penyelamatan lingkungan dan pencegahan bencana berulang.

"Lebih baik Bobby menuntaskan kelangkaan BBM dan rekomendasi penutupan PT TPL daripada menetap di lokasi bencana tanpa membawa dampak signifikan terhadap percepatan penanganannya," tutup Sutrisno.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sesuaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 September 2026

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter