Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:
Madina | Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bergerak cepat merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi akibat terputusnya jalur distribusi dari Sibolga pasca-bencana banjir dan longsor. Kondisi ini membuat suplai BBM ke sejumlah kecamatan menjadi terhambat.
Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menyampaikan hal tersebut usai melantik 160 ASN di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini.
Menurut Saipullah, koordinasi intensif telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pertamina Sumbagut, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Salah satu solusi yang disepakati adalah mengalihkan suplai BBM untuk Madina melalui jalur Sumatera Barat.
"Saya memahami keresahan masyarakat. Kita harus tetap tenang. Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan BBM tetap bisa masuk ke Madina," ujar Saipullah.
Bupati menjelaskan, distribusi BBM dari Dumai membutuhkan waktu hingga 24 jam. Sementara alternatif dari Sumatera Barat hanya memakan waktu tempuh sekitar 10 sampai 12 jam. Meski begitu, proses administrasi dan teknis tetap harus dilalui sehingga masyarakat diimbau bersabar.
Ia meminta agar warga sementara waktu membatasi penggunaan kendaraan hanya untuk kebutuhan mendesak.
"BBM jenis Solar, Pertalite, Dexlite, hingga Pertamax akan disuplai dari Sumbar. Kita berharap ini bisa mempercepat pemulihan distribusi di Madina," katanya.
Saipullah juga menegaskan agar pemilik SPBU mengutamakan pengisian bagi truk pengangkut LPG. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan gas untuk masyarakat sangat mendesak dan tidak boleh sampai terhenti.
"Ini bukan soal keistimewaan, tetapi agar suplai LPG ke masyarakat tetap terjaga. Stok dari Sidimpuan harus segera dibawa masuk ke Madina," jelasnya.
Untuk penanganan bencana, Saipullah mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Pasaman terkait bantuan BBM bagi alat berat yang sedang bekerja membuka akses yang tertutup longsor.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya pasokan BBM bagi kendaraan pengangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut harus terus berjalan mengingat gizi anak sekolah menjadi prioritas harian.
Di akhir pernyataannya, Saipullah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang memperkeruh keadaan.
"Percayalah, pemerintah hadir dan bekerja maksimal untuk menyelesaikan masalah BBM maupun LPG. Kita fokus pada pemulihan dan keselamatan bersama," tegasnya.zal
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota