USU Terancam Kehilangan Public Trust, Syahrir : “Bahasa Masyarakat Lebih Ampuh dari Bahasa Hukum”

Baca Juga:

• Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik
• Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat
• Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Medan — Universitas Sumatera Utara (USU) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pernyataan keras dari pemerhati sosial Sumatera Utara, Syahrir Nasution, yang mengingatkan bahwa kampus terbesar di Sumut itu kini berada di ambang kehilangan public trust atau kepercayaan publik.

Dalam pesannya, Syahrir menyebutkan bahwa kegaduhan yang berkepanjangan, lemahnya penyelesaian masalah internal, serta berbagai kasus yang menyeret nama baik universitas dapat memicu lahirnya persepsi negatif yang berbahaya. Menurutnya, ketika kepercayaan publik mulai mengikis, dampaknya tidak hanya pada reputasi institusi, tetapi juga pada masa depan para mahasiswa dan lulusan USU.

> "Jangan sampai nanti keluar dari mulut masyarakat Sumut bahwa USU terancam kehilangan public trust. Bahasa masyarakat itu lebih ampuh daripada bahasa hukum. Jangan sampai masyarakat bicara — karena ketika masyarakat yang bicara, itu lebih keras dari putusan hukum," ujar Syahrir Nasution dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Syahrir menyoroti bahwa sering kali bahasa hukum dan regulasi administrasi diabaikan dalam penanganan permasalahan kampus. Ia menegaskan, ketika publik merasa tidak lagi percaya, maka penjelasan hukum apa pun tidak akan mampu menutupi keretakan kepercayaan tersebut.

Menurut Syahrir, pengelolaan lembaga pendidikan sebesar USU harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, penyelesaian masalah yang tuntas, serta komunikasi publik yang jelas. Ia menilai bahwa isu-isu yang selama ini muncul seharusnya dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar retorika atau pembelaan normatif.

"Kepercayaan publik itu modal utama sebuah universitas. Jika masyarakat mulai meragukan integritas dan tata kelola USU, maka yang dirugikan bukan hanya nama institusi, tetapi ribuan mahasiswa, alumni, dan civitas akademika," tambahnya.

Syahrir mengimbau agar pimpinan USU segera melakukan pembenahan menyeluruh dan tidak meremehkan kekuatan opini publik. "Bahasa masyarakat itu tajam. Jika USU tidak segera berbenah, jangan salahkan publik ketika mereka mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kampus," tegasnya.

Ia berharap badai isu yang melanda USU menjadi momentum bagi pimpinan universitas untuk berani membuka diri, membangun kedisiplinan tata kelola, serta menghadirkan langkah-langkah pemulihan kepercayaan.

"Publik trust itu dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa runtuh hanya dalam hitungan hari," tutup Syahrir.

Artikel ini menggambarkan kekhawatiran serius dari masyarakat Sumut tentang arah pengelolaan USU dan menjadi peringatan agar kampus segera bertindak sebelum krisis kepercayaan benar-benar terjadi.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Asahan Raih Predikat Pelayanan Publik Baik, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Transformasi Digital

Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal

KAMAK Gelar Dialog Publik dan Buka Puasa Bersama Silaturrahmi, Tegaskan Komitmen Pengawasan Anti Korupsi