Dinas Pariwisata Sumut Dinilai “Melawan” Instruksi Gubernur, Sekdis Akui Tak Paham Materi yang Dipresentasikan

MEDAN — Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution untuk memperketat disiplin komunikasi publik kembali dipertanyakan, setelah Dinas Pariwisata Sumut menunjukkan sikap yang dinilai mengabaikan instruksi langsung pimpinan.

Baca Juga:

• Jaksa Sahabat Pendidik Diluncurkan : Lindungi Sekolah dari Gangguan dan Penyimpangan Anggaran, Bupati Asahan Turut Tanda Tangani Kesepahaman
• PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan
• Soal Kasus Pelanggaran Penyalur TKI Dilakukan Safarian Alias Nek Nino, Penyidik PPA/PPO Polda Sumut Akan Berkordinasi Dengan Dirjen Imigrasi Sumut

Dalam konferensi pers Pemprov Sumut, Senin (24/11), Kepala Dinas Pariwisata Sumut Yuda Pratiwi tidak hadir dan hanya mengutus Sekretaris Dinas Ibnu Akbar bersama dua staf. Langkah ini jelas bertentangan dengan perintah Bobby yang sebelumnya menegaskan bahwa kepala OPD wajib hadir sendiri, kecuali jika sedang menjalankan tugas resmi di luar daerah.

Namun persoalan semakin memperburuk citra dinas tersebut ketika Ibnu, yang mewakili Kadis, hanya membacakan garis besar kinerja Dinas Pariwisata tanpa penjelasan teknis, tanpa data, dan tanpa uraian indikator capaian. Kualitas pemaparan dinilai dangkal dan jauh dari standar komunikasi publik yang diharapkan.

Situasi menjadi lebih memprihatinkan saat Ibnu, ketika diwawancarai usai acara, secara terbuka mengakui bahwa ia tidak memahami materi yang baru saja ia bacakan.

> "Saya kurang paham," kata Ibnu.

Pernyataan blak-blakan ini menunjukkan kelemahan serius dalam internal Dinas Pariwisata Sumut, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar: mengapa materi yang tidak dipahami justru dipresentasikan di forum resmi pemerintah yang disaksikan publik dan media?

Instruksi Bobby sebelumnya sudah sangat jelas. Ia menegaskan konferensi pers OPD bukan formalitas seremonial, tetapi sarana untuk memberikan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

> "Kepala dinas harus hadir, kecuali sedang bertugas resmi di luar daerah. Informasi publik harus disampaikan langsung oleh sumber utama, bukan pihak yang tidak menguasai materi," tegas Bobby.

Namun ketidakhadiran Yuda Pratiwi serta pengakuan Ibnu bahwa ia tidak memahami bahan presentasi adalah bentuk kontradiksi terang-terangan terhadap arahan gubernur. Situasi ini menyoroti lemahnya koordinasi internal dan minimnya keseriusan OPD dalam menjalankan tugas komunikasi publik.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadis Pariwisata Yuda Pratiwi belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadirannya. Sementara itu, publik menunggu apakah Pemprov Sumut akan mengambil langkah korektif atas sikap tidak disiplin yang jelas-jelas merusak kredibilitas instruksi gubernur.

Kasus ini bukan sekadar soal ketidakhadiran seorang pejabat, tetapi cerminan lemahnya komitmen terhadap transparansi dan profesionalisme birokrasi di tubuh Pemprov Sumut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jaksa Sahabat Pendidik Diluncurkan : Lindungi Sekolah dari Gangguan dan Penyimpangan Anggaran, Bupati Asahan Turut Tanda Tangani Kesepahaman

PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan

Soal Kasus Pelanggaran Penyalur TKI Dilakukan Safarian Alias Nek Nino, Penyidik PPA/PPO Polda Sumut Akan Berkordinasi Dengan Dirjen Imigrasi Sumut

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Koordinasi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Upaya Dorong Sinergi Berkelanjutan

PLN UIP SBU Koordinasikan Studi Awal PLTA Sumatera Pumped Storage Bersama KPH Wilayah II Pematang Siantar

Pesparani Katolik Medan 2026 Bergulir, Antonius Tumanggor Ingin Cetak Generasi Pelayan Gereja