Kornas KAMAK Azmi Hadly: KPK Wajib Geledah Kantor dan Rumah Pribadi Gubernur Sumut — Jangan Takut, Bangun Sumut Sudah Jadi Ladang Korupsi!

Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, kembali menggebrak ruang publik dengan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azmi meminta KPK tidak hanya memeriksa pejabat bawahan, tetapi langsung menggeledah Kantor Gubernur Sumut, rumah dinas, hingga rumah pribadi Gubernur terkait dugaan pergeseran anggaran yang dinilai menjadi biang kerok korupsi masif di Sumut.

Baca Juga:

• Kejatisu Geledah PT Inalum, Dugaan Korupsi Penjualan Produk 2019
• Ribuan Massa Demo ke Kantor Gubernur Sumut, Sesalkan Bobby Nasution yang Dinilai Berpihak ke TPL
• Lapor Pak Bupati, Proyek Rp397 Juta Rehabilitasi Aula Kantor Camat Batang Kuis Disorot Tajam: Diduga Gunakan Material Murahan, Pengawas Bungkam

Azmi menegaskan, pergeseran anggaran yang selama ini menjadi dasar berbagai proyek bermasalah — termasuk proyek jalan senilai Rp2,318 triliun yang kini tengah disorot — bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan instruksi langsung dari pucuk pimpinan Pemprov Sumut.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Pergeseran anggaran itu ditandatangani melalui Peraturan Gubernur. Itu perintah langsung kepada Topan Ginting dkk, dan mutlak menjadi tanggung jawab Gubernur. Kalau KPK mau bersih-bersih, mulai dari sumbernya!" tegas Azmi.

KAMAK menilai KPK selama ini terkesan takut menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi di Sumut. Padahal berbagai OTT, kasus pergeseran anggaran, hingga dugaan korupsi berjemaah yang menyeret banyak pejabat, justru bermula dari kebijakan yang dikeluarkan gubernur sendiri.

"Kok bisa proyek Rp2,3 triliun mandek dan bermasalah? Kok bisa anggaran digeser-geser sesuka hati? Sudah jelas ada kendali dari atas. Tapi KPK masih sibuk menunggu siapa? Ini sudah bukan soal keberanian, tapi integritas lembaga!" ujar Azmi lagi.

Azmi bahkan menyebut, jika KPK terus menutup mata dan hanya berani pada pejabat level menengah, maka publik berhak mempertanyakan apakah ada perlindungan politik yang membuat Gubernur Sumut seperti "tak tersentuh".

Menurutnya, tanpa pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ruang kerja hingga rumah pribadi Gubernur, penyidikan KPK hanya akan menjadi sandiwara penegakan hukum.

"Kami minta KPK jangan jadi lembaga yang ompong. Kalau memang serius, geledah kantor Gubsu, rumah dinas, rumah pribadi. Di sana sumber semua operasi anggaran itu. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan," tutup Azmi dengan nada keras.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejatisu Geledah PT Inalum, Dugaan Korupsi Penjualan Produk 2019

Ribuan Massa Demo ke Kantor Gubernur Sumut, Sesalkan Bobby Nasution yang Dinilai Berpihak ke TPL

Lapor Pak Bupati, Proyek Rp397 Juta Rehabilitasi Aula Kantor Camat Batang Kuis Disorot Tajam: Diduga Gunakan Material Murahan, Pengawas Bungkam

Gawat, Proyek Rehabilitasi Kantor Camat Batang Kuis Diduga Asal Jadi, Air Paret Dipakai untuk Campuran Bangunan

Kejari Labuhandeli Geledah Kantor Kemenag Deliserdang: Dugaan Korupsi Dana BOS Menguak Aroma Busuk di Dunia Pendidikan

Gubernur Bobby Nasution Dukung Penuh Siswa Sumut Wakili Indonesia di Olimpiade Sains Internasional di Rusia