DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik
DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik
News
Baca Juga:
- Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa
- Sesuai Arahan Gubernur Bobby Nasution, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan
- Sinergi Pemimpin Daerah: Bobby Nasution dan Bupati Taufik Zainal Abidin Padati Stadion Utama Sumut, Nobar Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar
Medan — Kritik keras kembali diarahkan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terkait dugaan penyalahgunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Syahrir Nasution, menilai penggunaan BTT yang dipakai bukan pada pos semestinya—termasuk isu bonus—merupakan bentuk kecerobohan fatal yang tidak boleh dibiarkan.
"Gubsu harus bertanggung jawab atas kecerobohan BTT digunakan bukan pada penempatan untuk bonus," tegas Syahrir Nasution, Jumat (12/12).
Ia menyebut tindakan ini bukan hanya mencederai prinsip tata kelola anggaran, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap kondisi rakyat Sumut yang saat ini tengah berduka akibat bencana banjir dahsyat yang melanda berbagai wilayah.
Syahrir bahkan menegaskan sudah saatnya masyarakat Sumut menunjukkan sikap tegas terhadap Gubernur.
"Sudah saatnya rakyat Sumut memberikan haknya ke DPRD Sumut—mosi tidak percaya terhadap Gubsu yang membohongi rakyatnya sendiri. Jika tidak ada gerakan ini, berarti rakyat sudah buta mata hatinya," ujarnya.
Dalam situasi ketika ribuan warga kehilangan rumah, akses jalan putus, dan daerah terdampak banjir membutuhkan penanganan cepat, Syahrir menilai penggunaan anggaran yang tidak tepat justru menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah daerah.
Ia mendesak DPRD Sumut bertindak cepat, melakukan pemanggilan, audit penggunaan BTT, dan menyelidiki indikasi penyimpangan anggaran.
"Ketika rakyat butuh perhatian, pemerintah seharusnya menunjukkan empati dan tanggung jawab, bukan membuat kebijakan yang justru melukai hati masyarakat," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah provinsi belum memberikan penjelasan resmi terkait kritik tersebut.red
DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik
News
JAKARTA, SUMUT24.CO Anggota DPR RI, Dr. Musa Rajekshah, menghadiri Seminar GREAT bertema Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 yang digelar d
Politik
sumut24.co MedanUPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (SBTPH) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong petani untuk mendaf
Umum
sumut24.co MedanKomisi 4 DPRD Kota Medan meminta agar pihak managemen atau pihak kontraktor pembangunanhotel di Jalan Raden Saleh Dalam Ke
Umum
TMI Sumut Siap Jadi Mitra Strategis Pemprov Wujudkan Swasembada Pangan
News
sumut24.co JakartaPasar kendaraan bekas di Indonesia memiliki beragam kanal transaksi, mulai dari dealer, marketplace, hingga balai lelang
Ekbis
sumut24.co MedanKebutuhan masyarakat Sumatra terhadap konektivitas digital yang cepat dan andal terus menunjukkan tren peningkatan yang si
Ekbis
Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo
kota
Polda SumutKejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional
kota
sumut24.co ASAHAN, Puluhan massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) Asahan kembali turun ke jalan, Selasa (28/7/2026).
News