Kejari Mandailing Natal dan Aspidmil Kejati Sumut Perkuat Sinergi Penanganan Perkara Koneksitas

Baca Juga:

• Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan
• Massa Geruduk Kejari dan PN Kisaran, Desak Keadilan di Kasus Pengedar 3.000 Butir Ekstasi
• Pemkab Madina Gandeng Kementan dan BNN Alihkan Ladang Ganja ke Komoditas Produktif, Cabai hingga Serai Wangi Disiapkan

Madina | Sumut24.co

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menggelar kegiatan Koordinasi Teknis Penanganan Perkara Koneksitas bersama Kolonel Kum Lukas Sambiono, S.H., yang menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Militer (Aspidmil) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (12/11/25).

Acara ini berlangsung di Aula Kejari Madina dan dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran pejabat struktural dan pegawai Kejari Madina.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Seksi bidang pidana militer, Dansubdenpom I/2-7 Mandailing Natal, Danton Kipan B Kompi Panyabungan, serta Danramil 13/Panyabungan. Kolaborasi antara unsur penegak hukum sipil dan militer ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan kesamaan pandangan terhadap penanganan perkara koneksitas.

Dalam arahannya, Kolonel Kum Lukas Sambiono, S.H. menekankan bahwa perkara koneksitas merupakan tindak pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer, sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi.

Beliau menjelaskan, "Kehadiran bidang pidana militer diharapkan mampu menghilangkan dualisme kebijakan penuntutan yang bisa menimbulkan perbedaan dalam pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, akuntabel, dan berkeadilan, dengan tetap menegaskan peran Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia."

Aspidmil juga mengingatkan bahwa sinergi antar-lembaga menjadi kunci agar proses hukum berjalan efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini sangat penting terutama ketika kasus melibatkan unsur TNI dan masyarakat sipil secara bersamaan.

Plt. Kajari Madina, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., menyampaikan rasa terima kasih atas pembinaan dan arahan yang diberikan oleh Aspidmil Kejati Sumut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk meningkatkan kapasitas seluruh pegawai dalam memahami bidang pidana militer.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap seluruh jajaran Kejari Madina mampu memahami dengan lebih baik peran serta fungsi bidang pidana militer. Harapannya, setiap pegawai dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab," ujar Yos Arnold Tarigan.

Beliau juga menegaskan bahwa sinergi antara Kejaksaan dan TNI merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus menjaga wibawa lembaga negara di mata masyarakat.

Acara koordinasi teknis ini berlangsung dengan suasana interaktif dan penuh antusiasme. Para peserta aktif berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai kendala serta solusi dalam penanganan perkara koneksitas.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, mencerminkan solidnya kerja sama antara Kejaksaan dan unsur militer di wilayah Mandailing Natal. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penegakan hukum yang semakin efektif, terkoordinasi, dan berkeadilan di Sumatera Utara.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan

Massa Geruduk Kejari dan PN Kisaran, Desak Keadilan di Kasus Pengedar 3.000 Butir Ekstasi

Pemkab Madina Gandeng Kementan dan BNN Alihkan Ladang Ganja ke Komoditas Produktif, Cabai hingga Serai Wangi Disiapkan

Bupati Madina Targetkan Reformasi Birokrasi Naik ke Predikat B, Saipullah: Pelayanan Harus Lebih Prima

Tekan Harga dan Bantu Ekonomi Warga, Bupati Madina Saipullah Nasution Salurkan 62 Ribu Paket Beras dan Minyak Goreng

IMA Madina Pekanbaru Desak Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG hingga Daerah, Korwil dan Korcam Ikut Disorot