Kejari Mandailing Natal dan Aspidmil Kejati Sumut Perkuat Sinergi Penanganan Perkara Koneksitas

Baca Juga:

• Generasi Madina Harus Bangkit! Sekda, Ketua DPRD dan Kapolres Kompak Kampanye Tolak Narkoba
• Respons Cepat Bupati Madina, Jalan Viral di Lingga Bayu Ditangani, Pembangunan Jalan Baru Terus Berlanjut
• Pelabuhan Palimbungan Makin Terhubung, Proyek Jembatan Aek Batahan Madina Sudah Rampung 57 Persen

Madina | Sumut24.co

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menggelar kegiatan Koordinasi Teknis Penanganan Perkara Koneksitas bersama Kolonel Kum Lukas Sambiono, S.H., yang menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Militer (Aspidmil) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (12/11/25).

Acara ini berlangsung di Aula Kejari Madina dan dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran pejabat struktural dan pegawai Kejari Madina.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Seksi bidang pidana militer, Dansubdenpom I/2-7 Mandailing Natal, Danton Kipan B Kompi Panyabungan, serta Danramil 13/Panyabungan. Kolaborasi antara unsur penegak hukum sipil dan militer ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan kesamaan pandangan terhadap penanganan perkara koneksitas.

Dalam arahannya, Kolonel Kum Lukas Sambiono, S.H. menekankan bahwa perkara koneksitas merupakan tindak pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer, sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi.

Beliau menjelaskan, "Kehadiran bidang pidana militer diharapkan mampu menghilangkan dualisme kebijakan penuntutan yang bisa menimbulkan perbedaan dalam pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, akuntabel, dan berkeadilan, dengan tetap menegaskan peran Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia."

Aspidmil juga mengingatkan bahwa sinergi antar-lembaga menjadi kunci agar proses hukum berjalan efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini sangat penting terutama ketika kasus melibatkan unsur TNI dan masyarakat sipil secara bersamaan.

Plt. Kajari Madina, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., menyampaikan rasa terima kasih atas pembinaan dan arahan yang diberikan oleh Aspidmil Kejati Sumut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk meningkatkan kapasitas seluruh pegawai dalam memahami bidang pidana militer.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap seluruh jajaran Kejari Madina mampu memahami dengan lebih baik peran serta fungsi bidang pidana militer. Harapannya, setiap pegawai dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab," ujar Yos Arnold Tarigan.

Beliau juga menegaskan bahwa sinergi antara Kejaksaan dan TNI merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus menjaga wibawa lembaga negara di mata masyarakat.

Acara koordinasi teknis ini berlangsung dengan suasana interaktif dan penuh antusiasme. Para peserta aktif berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai kendala serta solusi dalam penanganan perkara koneksitas.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, mencerminkan solidnya kerja sama antara Kejaksaan dan unsur militer di wilayah Mandailing Natal. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penegakan hukum yang semakin efektif, terkoordinasi, dan berkeadilan di Sumatera Utara.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Generasi Madina Harus Bangkit! Sekda, Ketua DPRD dan Kapolres Kompak Kampanye Tolak Narkoba

Respons Cepat Bupati Madina, Jalan Viral di Lingga Bayu Ditangani, Pembangunan Jalan Baru Terus Berlanjut

Pelabuhan Palimbungan Makin Terhubung, Proyek Jembatan Aek Batahan Madina Sudah Rampung 57 Persen

PAD Madina Baru Capai 85,78 Persen, Bupati Saipullah Beberkan Strategi Tingkatkan Pendapatan dan Lindungi Guru

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel