Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina

JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tujuh orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018 hingga 2023.

Baca Juga:

• Desa Ledong Barat Bersinar Menuju Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Wakil Bupati Asahan : Ini Amanah Harus Dijaga
• Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
• LPSH Surati Kejagung Terkait Korupsi Rp 52,5 Miliar Dana Hibah KONI Asahan Dianggap "Bola Pingpong", Diminta Segera Diusut Tuntas

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara atas nama tersangka HW dkk.

Adapun tujuh saksi yang diperiksa masing-masing berinisial:

S, selaku HRD PT Mahameru Kencana Abadi;

NW, selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018–2024;

NS, selaku Senior Account Manager PT Pertamina Patra Niaga periode 2021–sekarang;

TRA, selaku Kepala Terminal PT Orbital Terminal Merak;

N, selaku Finance Accounting and Tax Manager PT Orbital Terminal Merak;

IHP, selaku Pemimpin Cabang PT BRI Multi Finance Indonesia;

TR, selaku Account Officer PT BRI periode 2011–2014.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan pihak internal maupun eksternal Pertamina.

"Keterangan para saksi dibutuhkan guna memperjelas aliran dana dan proses tata kelola minyak mentah yang diduga sarat penyimpangan," jelas Anang Supriatna dalam keterangan tertulis bernomor PR – 901/059/K.3/Kph.3/10/2025.

Kejaksaan Agung menegaskan, proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dan transparan demi menuntaskan perkara yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Desa Ledong Barat Bersinar Menuju Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Wakil Bupati Asahan : Ini Amanah Harus Dijaga

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

LPSH Surati Kejagung Terkait Korupsi Rp 52,5 Miliar Dana Hibah KONI Asahan Dianggap "Bola Pingpong", Diminta Segera Diusut Tuntas

Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Bersama Pemda Se-Sumut

KPK Datang, Bobby Beri Peringatan Keras: Jangan Main-main dengan APBD!

Buka-bukaan! Tersangka Baru Korupsi Smart Village Rp1,7 Miliar, Mainul Lubis: Saya Akan Buka Semua yang Tertutup