Belum Selesai Kasus Dugaan Korupsi Kondom, Suib Naik Jabatan Jadi Plt Kadis Perkim Sumut

Baca Juga:

• Polres Padangsidimpuan Ungkap Korupsi Proyek DEK Rp2,3 Miliar, AKBP Wira Prayatna: Tiga Orang Telah ditetapkan Tersangka
• Bangunan Tanpa PBG Merajalela, PAD Medan Bocor: Kadis Perkimcikataru Layak Dicopot
• Izin PLTA Simarboru Dicabut Presiden Prabowo, ESDM Sebut Audit PT NSHE Masih Berlanjut

MEDAN, - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menunjuk Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut.

Penunjukan tersebut menimbulkan sorotan publik, sebab Suib tengah dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi anggaran program pemasangan kontrasepsi (pemasangan kondom) saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Sumber di lingkungan Pemprov Sumut menyebut, keputusan menunjuk Suib sebagai Plt Kadis Perkim diambil setelah Kepala Dinas sebelumnya, Hasmirizal Lubis, mengundurkan diri.

"Benar, Pak Hasmirizal mundur dengan alasan pribadi. Untuk sementara, jabatan Kadis Perkim dijabat Pak Asmum (Muhammad Suib)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Sutan Tolang Lubis, Minggu (19/10).

Sementara itu, Suib membenarkan penugasan tersebut. "Saya sudah menerima SK sebagai Plt Kadis Perkim. Arahan Bapak Gubernur jelas, fokus pada percepatan realisasi program dan sinkronisasi dengan target nasional," ujarnya, Jumat (17/10).

Namun, penunjukan Suib menuai tanda tanya karena nama yang bersangkutan sedang diperiksa Kejati Sumut terkait dugaan korupsi di Dinas P2KB Labura dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar.

Kasus itu mencuat dari temuan Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KAMAK) Sumut, yang menilai ada kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran tahun 2023-2024, terutama pada kegiatan pemasangan kontrasepsi (pemasangan kondom) senilai Rp343 juta.

Dari nilai tersebut, Rp297 juta diklaim terserap, namun belakangan disebut tidak ditemukan bukti kegiatan riil di lapangan. Selain itu, sejumlah item program seperti pengembangan pusat informasi remaja dan pembinaan pelayanan KB juga disebut fiktif.

Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu membenarkan bahwa Muhammad Suib telah diperiksa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Benar, yang bersangkutan sudah diperiksa. Saat ini masih tahap pendalaman dan klarifikasi," ujarnya kepada wartawan, awal Oktober 2025 lalu.

KAMAK Sumut dalam pernyataannya meminta Kejati segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami menilai ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Ini penting demi transparansi dan integritas pejabat daerah," kata Koordinator KAMAK Sumut, Rizal Gultom, pekan lalu di Medan.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Gubernur Bobby Nasution terkait alasan penunjukan Muhammad Suib sebagai Plt Kadis Perkim.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya menjaga kesinambungan program perumahan dan kawasan permukiman, meski di saat yang sama menimbulkan sorotan soal integritas pejabat yang dipercaya memegang jabatan strategis tersebut.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Padangsidimpuan Ungkap Korupsi Proyek DEK Rp2,3 Miliar, AKBP Wira Prayatna: Tiga Orang Telah ditetapkan Tersangka

Bangunan Tanpa PBG Merajalela, PAD Medan Bocor: Kadis Perkimcikataru Layak Dicopot

Izin PLTA Simarboru Dicabut Presiden Prabowo, ESDM Sebut Audit PT NSHE Masih Berlanjut

Kornas Kamak: “Kapan Alexander Sinulingga Ditetapkan sebagai Tersangka?”

Kejati Sumut Tahan Dirut PT PASU, Kerugian Negara Penjualan Aluminium Capai Rp133,4 Miliar

KPK Tetapkan Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Haji