Rakor Lintas Lembaga di Polda Sumut, Cegah dan Berantas Korupsi di Sumut

Baca Juga:

• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Pimpin Rakor Pemulihan Pasca Bencana Di Sumatera Utara
• Pemkab Asahan Mengikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut
• Polri Hadir Saat Darurat, Brimob Polda Sumut Evakuasi 45 Warga Terisolir Banjir di Tapteng

MEDAN I SUMUT24.CO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Aparat Penegak Hukum, BPK, dan BPKP guna Mewujudkan Pemberantasan Korupsi yang Efektif di Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut pada Selasa (30/9/2025) dengan melibatkan unsur kejaksaan, pengadilan, hingga jajaran kepolisian daerah.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan F., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan korupsi hanya bisa berhasil bila dilakukan bersama-sama.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata, tetapi harus menyentuh akar permasalahan. Dampaknya sudah meluas terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, stabilitas negara, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegasnya.

Kapolda juga memaparkan capaian kinerja aparat penegak hukum di wilayah Sumut. "Sejak 1 Januari 2024 hingga 29 September 2025, Ditreskrimsus Polda Sumut bersama jajaran telah menangani 36 laporan kasus korupsi. Dari jumlah itu, 33 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, beberapa di antaranya dalam supervisi langsung KPK, termasuk kasus dugaan praktik transaksional penerimaan PPPK tahun 2023 di Mandailing Natal, Batu Bara, dan Langkat," jelasnya.

Selain aspek penindakan, keberhasilan juga dicatat dalam pemulihan kerugian negara. "Dalam periode tersebut, Polda Sumut bersama jajaran berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,36 miliar. Paradigma pemberantasan korupsi kini tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan pembangunan daerah," ungkap Kapolda.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga. "Pengelolaan keuangan negara bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, BPK, dan BPKP merupakan kunci untuk mencegah korupsi sekaligus memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi simbol kuatnya komitmen KPK, Polda Sumut, BPK, dan BPKP, bersama unsur kejaksaan dan pengadilan, dalam memperkuat sinergi pemberantasan korupsi. Dengan kerja sama yang kokoh, Sumatera Utara diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(W05)

Foto:

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Pimpin Rakor Pemulihan Pasca Bencana Di Sumatera Utara

Pemkab Asahan Mengikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut

Polri Hadir Saat Darurat, Brimob Polda Sumut Evakuasi 45 Warga Terisolir Banjir di Tapteng

Rakor Stunting 2025 Dibuka Wabup A Fauzan Nasution, Bahas Strategi dan Program 2026 Pemkab Palas

Diduga tidak sesuai spesifikasi, Aktivis KM3SU Datangi Mapoldasu minta usut pembagunan Jalan beton di Aek Raso Labusel

Rakornis TP PKK Kabupaten Asahan Perkuat Koordinasi dan Apresiasi Desa Berprestasi 2025