
Rugikan Negara Rp 4,5 Miliar, Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
Rugikan Negara Rp 4,5 Miliar, Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
kotaBaca Juga:
MEDAN, - Keresahan masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) atas minimnya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov)Sumatera Utara (Sumut) kembali mencuat.
Kali ini, suara keras datang dari Anwar Fahmi Siregar, tokoh pemuda Tabagsel, yang menilai sudah saatnya Tabagsel merdeka dari Sumut.
Menurutnya, Tabagsel memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, seperti tambang emas di Mandailing Natal, pembangkit listrik panas bumi, perkebunan sawit luas, potensi energi air, hingga garis pantai panjang.
Tak hanya itu, Tabagsel juga menyimpan warisan dunia berupa keanekaragaman hayati, termasuk habitat Harimau Sumatera dan Orangutan Tapanuli di Batang Toru serta kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis.
"Tabagsel ini sangat kaya. Pajak dari wilayah kami mengalir ke pusat dan provinsi, tapi yang kembali ke masyarakat justru kemiskinan, pendidikan tertinggal, rumah sakit tidak layak, jalan-jalan rusak parah. Jadi wajar kalau kami berpikir Tabagsel sebaiknya berdiri sendiri sebagai provinsi," tegas Anwar Fahmi kepada wartawan, Selasa (30/9).
Ia mencontohkan, keberadaan plat kendaraan bermotor BB yang digunakan di Tabagsel seolah menjadi bukti sejarah bahwa sejak zaman kolonial Belanda, wilayah Tabagsel memang dipisahkan dari Sumut.
"Kalau Langkat banyak mobil BL (Aceh), Palas dan Labusel banyak yang BM (Riau), Mandailing banyak BA (Sumbar), itu hal biasa. Tapi anehnya plat BB yang justru asli Tabagsel malah sering tak dianggap," ucapnya.
Kekecewaan masyarakat Tabagsel makin memuncak setelah gagalnya pembangunan jalan di Sipiongot yang terseret kasus hukum. Proyek strategis yang sangat dinantikan rakyat itu justru mangkrak karena dugaan korupsi.
"Ini bukti nyata, Tabagsel bukan prioritas. Jalan vital saja bisa gagal karena ulah oknum, sementara rakyat kami tetap sengsara," tambah Anwar.
Anwar menegaskan bahwa gagasan Tabagsel untuk menjadi provinsi sendiri bukanlah isu emosional semata, melainkan aspirasi nyata dari masyarakat yang muak dengan ketidakadilan pembangunan.
"Kalau pemerintah provinsi tetap abai, lebih baik Tabagsel menentukan nasib sendiri. Kami tidak kekurangan modal sosial maupun sumber daya untuk mandiri," katanya.
Ia juga menyinggung soal pelayanan publik yang jauh tertinggal dibandingkan provinsi tetangga.
"Pelayanan Samsat di Riau atau Sumbar jauh lebih baik. Ironis, kami yang kaya malah dibuat miskin di rumah sendiri," kritiknya.
Di akhir pernyataannya, Anwar Fahmi mengajak seluruh elemen masyarakat Tabagsel untuk bersatu memperjuangkan keadilan pembangunan.
"Kalau Sumut tidak sanggup mengurus Tabagsel, biarkan kami urus diri sendiri. Tabagsel harus merdeka," pungkasnya.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google NewsRugikan Negara Rp 4,5 Miliar, Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
kotaJNE Berangkatkan 1.643 Karyawan Ibadah Umrah
kotaLETRAS Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Program Jagung di PTPN IV Adolina
kotasumut24.co Tebingtinggi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Kota Tebingtinggi provinsi Sumatera Utara, Dr.Mangasi Sinurat
NewsJAKARTA SUMUT24.co Tim Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Piala Panglima TNI 20
SportPembangunan Gagal, Jalan Sipiongot Mangkrak Tabagsel Ingin Mandiri Jadi Provinsi
kotasumut24.co Madina, Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution melepas keberangkatan kontingen Musabaqah Qiroatul Kutub (MQK) ya
Newssumut24.co Tapsel, Sejak 2011, PT Agincourt Resources (PTAR) konsisten menghadirkan harapan baru bagi ribuan warga Sumatra Utara melalui pr
Newssumut24.co Padangsidimpuan, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan kesigapan dalam menjaga keaman
Newssumut24.co Palas , Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE resmi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas
News