Soal Pergeseran Anggaran, Kepala BKAD Sumut Siap Dipanggil KPK

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Rianto Resmikan Gedung Persiapan MAN 3 Asahan, Bukti Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga ke Desa
• Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat
• KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi

Medan — Polemik pergeseran anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provsu, Timur Tumanggor, menegaskan bahwa pihaknya hingga kini belum pernah dipanggil terkait persoalan tersebut.

"Sampai hari ini kami belum dipanggil soal pergeseran anggaran itu. Tapi kalau dipanggil, kami siap hadir, di persidangan KPK di Aula Tipikor Medan," ujarnya dalam konferensi pers di Anjungan Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (25/9).

Sebelumnya, dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Sumut, muncul pertanyaan soal siapa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap risiko pergeseran anggaran. Hakim Khamozaro Waruwu menegaskan bahwa ketika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan semestinya, maka tanggung jawab utama berada di tangan Gubernur.

"Kalau ada risiko terhadap pergeseran anggaran, siapa yang bertanggung jawab? Ketika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan, maka gubernur harus bertanggung jawab," tegas Khamozaro dalam persidangan yang menghadirkan Haldun, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, sebagai saksi.

Pernyataan hakim ini memperkuat pandangan bahwa kendali penuh atas pergeseran anggaran berada pada pucuk pimpinan daerah, yakni Gubernur Sumut Bobby Nasution. Sementara itu, BKAD menegaskan kesiapannya jika dibutuhkan untuk memberikan keterangan dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran daerah.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Asahan Rianto Resmikan Gedung Persiapan MAN 3 Asahan, Bukti Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga ke Desa

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi

PLN Percepat Persiapan Operasi PLTA Peusangan Unit 1, Tambah 45 MW Listrik Hijau Untuk Aceh

Dinas SDBMBK Sumut Pimpinan Chandra Dalimunthe Dilaporkan ke KPK Soal Pengaturan Tender Proyek

Pemko Tanjungbalai Hadiri Rapat Persiapan NPGT Sumut 2026, Dorong Sertifikasi Aset Pulau dan Tanah Pemda