Rekening ASN Pemprovsu 'Nyangkut' Judi Online, Hampir Semua OPD Tercemar

Baca Juga:

• Kabar Gembira! Pemprov Sumut Gelar Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Mulai 1 Oktober
• Skandal Baru di Pemprov Sumut: LSM Kalibrasi Desak Audit Forensik APBD 2025, Soroti Maladministrasi Hukuman Pejabat
• Tertibkan Bisnis Haram Lapak Perjudian Tembak Ikan di Komplek Marelan Point Jln M Basir

MEDAN — Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengungkapkan aliran rekening pejabat dan aparatur sipil negara terindikasi kuat terafiliasi judi online hampir ada di semua organisasi perangkat daerah.

"Jadi tidak hanya di Diskop dan UKM saja, hampir di semua OPD Pemprov Sumut pun ada (terindikasi rekeningnya ke judol). Bahkan termasuk di Inspektorat sendiri," ujarnya kepada wartawan, Rabu, 24 September 2025.

Sulaiman menyebutkan di instansi yang dipimpinnya ada dua pegawai dan satu pejabat yang terindikasi bahwa rekening mereka 'nyangkut' ke situs-situs judi online.

"Ya, ada juga pejabat kami yang terpapar itu. Tapi secara keseluruhan di semua OPD kita rekeningnya pernah terafiliasi ke situs judi," ungkapnya.

Menurut Sulaiman Harahap, hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024 yang telah diserahkan ke Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut tersebut, bermula dari permintaan Gubernur Bobby Nasution kepada pihaknya.

"Hal ini sebagaimana arahan dan instruksi dari Bapak Gubernur Bobby Nasution yang bertujuan ingin melakukan pembenahan birokrasi di tubuh Pemprov Sumut, seingat saya pada Juni 2025 permohonan tersebut kami sampaikan ke PPATK," ujar mantan Inspektur Daerah Kota Medan tersebut.

Diungkapkan Sulaiman bahwa saat penyerahan surat keputusan (SK) kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemprovsu baru-baru ini, Gubernur Bobby menyebutkan terdapat 1.038 pegawai di jajarannya saat ini terkontaminasi oleh judol.

"Oleh karenanya bapak gubernur kembali menginstruksikan kami supaya dilakukan penelusuran serupa oleh PPATK terhadap seluruh rekening ASN dan pejabat kita. Hal ini dalam rangka perbaikan mental dan sumber daya manusia pada birokrasi Pemprov Sumut," ungkapnya.

Upaya selanjutnya itu akan dilakukan pada 2026 mendatang, untuk meminta data serupa di tahun ini. Pihaknya pun akan melihat apakah masih ada pegawai atau pejabat yang sama kembali terpapar di tahun mendatang.

"Kalau sekarang ini kan masih kita beri peringatan dulu. Emang sih masih kecil-kecil, tapi tetap saja namanya main judi. Tindakan tegas akan diberikan jika kedapatan masih terkontaminasi," pungkasnya. Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kabar Gembira! Pemprov Sumut Gelar Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Mulai 1 Oktober

Skandal Baru di Pemprov Sumut: LSM Kalibrasi Desak Audit Forensik APBD 2025, Soroti Maladministrasi Hukuman Pejabat

Tertibkan Bisnis Haram Lapak Perjudian Tembak Ikan di Komplek Marelan Point Jln M Basir

Kisruh Birokrasi di Pemprovsu, Antony Sinaga: Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Harus Intervensi Bobby Nasution

Wabup Asahan: ASN Harus Kompak, Berintegritas, dan Melayani dengan Sepenuh Hati

Mantan Kepala BKD Sumut Kaiman Turnip, Inspektorat Ugal-Ugalan, BKD Tak Lagi Lindungi ASN