Mengenal Ungku Saliah, Ulama Pariaman yang Fotonya Banyak Terpajang di Warung Nasi Padang
Mengenal Ungku Saliah, Ulama Pariaman yang Fotonya Banyak Terpajang di Warung Nasi Padang
kota
Baca Juga:
Koordinator KAMAK, Azmi Hadly, menyebut KPK tidak menunjukkan independensi dalam penegakan hukum. "KPK lamban dan takut memeriksa Bobby Nasution maupun Muryanto Amin. Padahal laporan sudah berkali-kali masuk, tapi tidak ada tindak lanjut. Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah kehilangan keberaniannya," tegas Azmi, Senin (22/9).
Azmi menambahkan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di Medan maupun USU bukan lagi isu baru. Kasus-kasus tersebut bahkan telah dilaporkan secara resmi ke KPK dan menjadi sorotan publik, namun progresnya cenderung jalan di tempat.
Kasus-kasus Bobby Nasution
1. Dugaan Gratifikasi Private Jet
Bobby dilaporkan ke KPK karena diduga tidak melaporkan penggunaan jet pribadi sebagai gratifikasi. Laporan telah masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, namun hingga kini belum ada tindakan tegas.
2. Kasus "Blok Medan" Maluku Utara
Nama Bobby disebut dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi izin tambang yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Kasus ini bahkan dikenal dengan istilah "Blok Medan" karena menyeret beberapa pihak yang diduga memiliki jejaring kuat ke Sumut.
3. Proyek Jalan Rp2,3 Triliun di Sumut
Dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan nasional yang ditangani KPK, beberapa pejabat PUPR Sumut telah ditetapkan tersangka. Nama Bobby ikut disebut-sebut, meski belum dipanggil. Bobby menyatakan siap diperiksa jika KPK memanggilnya.
Kasus-kasus Muryanto Amin
1. Saksi Kasus Proyek Jalan
Rektor USU, Muryanto Amin, telah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan Rp2,3 triliun di Sumut.
2. Dugaan Plagiarisme Akademik
Muryanto pernah tersandung laporan dugaan self-plagiarism atas karya ilmiahnya. Tim etik USU sempat membenarkan adanya pelanggaran norma akademik, meski proses penanganannya dinilai penuh kejanggalan.
3. Laporan Alumni dan Aktivis
Beberapa laporan juga menyoroti dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran USU, serta keterlibatan Muryanto dalam jaringan praktik mafia kampus yang mengelola aset secara tidak transparan.
Azmi menilai, keberadaan laporan-laporan ini semestinya sudah cukup menjadi alasan KPK bertindak lebih cepat. "Kasus-kasusnya jelas ada, bukti awalnya ada. Tapi kenapa KPK tidak berani bergerak? Inilah yang membuat rakyat curiga bahwa ada intervensi politik."
KAMAK mendesak KPK memanggil dan memeriksa Bobby maupun Muryanto demi keadilan hukum. Jika tidak, publik akan menilai KPK hanya berfungsi sebagai alat politik. "Kalau KPK masih diam, maka Presiden Prabowo harus turun tangan mengevaluasi pimpinan KPK. Jangan sampai rakyat semakin hilang kepercayaan," pungkas Azmi.red2
Mengenal Ungku Saliah, Ulama Pariaman yang Fotonya Banyak Terpajang di Warung Nasi Padang
kota
Pemkab Simalungun Komitmen Dukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Sumut
kota
Wakil Bupati Simalungun Sidak Perumda Agromadear, Dorong Pembenahan dan Kepastian Investasi
kota
Andar Amin Harahap dan Hendri Yanto Sitorus, Dua Kader Muda di Pusaran Musda Golkar SumutMedan Sumut24.coMenjelang Musyawarah Daerah (Musd
Politik
Pemko Pematangsiantar menggelar Seminar Generasi Muda Tanpa Narkoba &ldquoMembangun Generasi Muda yang Berdaya Saing Menuju Generasi Emas 2045&rdquo.
kota
Acara Ibadah Syukur Tahun Baru Sinode GKPI Tahun 2026
kota
sumut24.co JakartaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan lima tersangka oleh Komisi Pemberantasan Ko
kota
Mantan Aspidsus Kejati Sumatera Utara Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.
News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rahabilitasi Pascabencana S
News
sumut24.co TAPANULI SELATAN, Komitmen PT PLN (Persero) dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana kembali ditegaskan melalui kunjung
News