Periksa Bobby Nasution Diduga Kuat Korupsi Revitalisasi Lapangan Merdeka

Baca Juga:

• Kasus Kuota Haji Seret Mantan Menag, DPR Komisi VIII Dinilai Lalai dalam Pengawasan
• Dikabarkan, KPK Tayangkan Surat Panggilan Bobby Nasution dan Erni Sitorus, Biro Hukum Bantah
• Kasus Jalan Sumut Jalan Di Tempat, KPK Diduga Takut 'Geng Blok Medan'

Medan – Dugaan jejaring koruptor di Sumatera Utara dinilai masih kuat. Sejumlah pejabat tinggi justru terkesan aman dari jerat hukum meski kasus-kasus besar bergulir.

Kaitan ini kembali mencuat dari rekam jejak di Kota Medan. Saat seorang kepala daerah masih menjabat Walikota, Bobby Nasution sejumlah staf dan pejabat OPD Pemko Medan disebut-sebut terseret dalam dugaan praktik korupsi.

Salah satu kasus yang kini menjadi sorotan adalah proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka dengan nilai anggaran mencapai Rp587 miliar. Proyek ini dipersoalkan karena tender disebut dilakukan hingga tiga kali dalam tahun kontrak yang sama, bahkan saat pekerjaan sudah dalam tahap penyelesaian.

Seorang konsultan dan rekanan telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumut. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda tindak lanjut pemeriksaan.

Erwin Parulian Simanjuntak ST, dalam sebuah podcast buka-bukaan bersama Abyadi Siregar pada Sabtu (13/9/2025), meluapkan kekecewaannya.

> "Laporan sudah kami sampaikan, tapi sampai sekarang tak ada pemeriksaan. Ada apa dengan Kejaksaan? Fakta dugaan korupsi sudah kami uraikan jelas, tapi memulai proses pun tidak dilakukan," tegas Erwin.

Erwin dalam laporan terkait temuan (Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2024. Temuan denda yang tak dikembalikan yakni keterlambatan sebesar Rp 2 miliar lebih pada tahap pertama yang dilakukan PT lince.

Tahap kedua temuan BPK terhadap PT Cumedang Sakti kontrakindo dengan anggaran Rp 587 miliar ditemukan pembuangan tanah galian sebanyak 2000 kubik ke kodam I/BB. Sedangkan faktanya kegiatan tersebut fiktip sebesar Rp 254juta lebih. Dan kasus lain telah disampaikan ke Kejatisu.

Situasi ini menimbulkan kesan adanya perlindungan hukum atau praktik tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi besar di Sumatera Utara. Publik pun kian meragukan independensi aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus yang menyangkut pejabat elit.

Mengakhiri perbincangan serius kasus korupsi tersebut, mereka berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar intens melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku dugaan korupsi yang dilaporkan.

Nama pejabat yang terlapor diantaranya, Kadis Perkim Medan beserta PPTK termasuk pimpinan utama mantan wali kota Medan Bobby Nasution yang kini Gubernur Sumut. red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasus Kuota Haji Seret Mantan Menag, DPR Komisi VIII Dinilai Lalai dalam Pengawasan

Dikabarkan, KPK Tayangkan Surat Panggilan Bobby Nasution dan Erni Sitorus, Biro Hukum Bantah

Kasus Jalan Sumut Jalan Di Tempat, KPK Diduga Takut 'Geng Blok Medan'

Polresta Deli Serdang Perketat Pengawasan Senjata Api Anggota

Memaknai Istilah “Circle KPK”: Antara Muryanto, Bobby, dan Topan

Kunjungan Wabup Madina ke desa Adianjior, Atika Nasution : Program PKK Benar-Benar harus Dirasakan Masyarakat