LIPPSU Desak KPK Tangkap Aktor Utama Koruptor Dana APBD Sumut

Medan - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik, menegaskan sikapnya lagi untuk mengusut tuntas dugaan korupsi perubahan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berujung ditangkapnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Topan Obaja Ginting.

Baca Juga:

• Kasus Jalan Sumut Jalan Di Tempat, KPK Diduga Takut 'Geng Blok Medan'
• Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Bekuk Residivis dan Amankan 80 Gram Ganja Siap Edar
• Polres Padangsidimpuan Bekuk Residivis dan Amankan Ganja Siap Edar

Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani menunjukkan taringnya untuk menangkap para aktor utama korupsi uang rakyat itu.

"Dari hasil pemeriksaan saksi dan para pihak yang dilakukan KPK selama hampir 3 bulan, harusnya komisi antirasuah itu berani bertindak cepat agar publik tidak terlalu lama menunggu yang berakibat bisa muncul rasa pesimis ," kata Ari Sinik -- panggilan akrab Azhari AM Sinik kepada wartawan di Medan, Minggu (7/9).

Menurut Ari, dari hasil telaah dan investigasinya, tecatat telah terjadi 6 kali perubahan dalam perencanaan dan proses pengelolaan APBD Murni 2025 semasa di bawah kepemimpinan Gubsu Bobby Nasution.

Yakni, penambahan Belanja Modal jalan di PUPR yang tercatat Rp 341, 7 miliar lebih sesuai Pergub No. 7 tahun 2025 semasa di bawah Pj Gubsu Agus Fatoni, namun melonjak menjadi Rp 944,5 miliar sesuai Pergub No. 16 tahun 2025 hingga puncaknya menyentuh angka Rp 1,09 triliun sesuai Pergub No. 25 Tahun 2025 ketika dijabat Gubsu Bobby Nasution.

"LIPPSU menduga kuat perubahan yang melibatkan oknum-oknum di Pemprovsu mengangkangi Surat Edaran (SE) Mendagri No 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025," ujar Ari.

Dugaan-dugaan itu telah menggiring asumsi kuat bahwa ada mata rantai yang bisa ditautkan mengapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dilakukan pada 26 Juni 2025 lalu di Sumut.

"Ada skenario dan dugaan perbuatan melakukan pelanggaran hukum secara berkolaborasi oleh oknum atau korporasi, untuk menguras uang negara demi kepentingan dan tujuan tertentu, atau memperkaya diri," katanya lagi.

Lebih jauh, Ari menandaskan, berdasarkan laporan intelijen yang diterimanya dari sumber KPK, akan ada dua aktor utama yang dalam waktu dekat akan diperiksa berkaitan dengan dugaan korupsi Topan Ginting dan 6 kali perubahan APBD.

"Satu pimpinan di Sumut dan satu lagi pimpinan di legislatif, dua-duanya ini saya kira orang semua sudah tahu. Keduanya dekat sama sama memimpin eksektutif dan legislatif, yang saling berpengaruh dan punya power yang kuat, dan melengkapi," ujarnya.

Kedua nama itu makin kentara digaungkan dalam pemberitaan dan aksi langsung, termasuk dari puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025.

Disebutkan, KPK harus memanggil Bobby Nasution dan Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD, karena diduga terjadinya KKN yang berujung terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Mereka menduga, selain terkait pergeseran anggaran, hubungan mesra legislatif dengan eksekutif memperkuat dugaan praktik KKN yang merugikan rakyat, serta kerap mengabaikan tugas dan fungsi para anggota dewan lainnya.

*Pengaruh Internal Dan Eksternal*

Mengapa kemudian KPK terkesan enggan "menyeret" kedua petinggi tadi, Ari berpendapat, karena masih belum cukupnya bukti dan pengaruh internal dan eksternal, yang saling bersinggungan.

Belum cukupnya informasi, imbuh Ari, mengutip informasi intelijen KPK, karena kemungkinan terhambat akses yang masih ditutup-tutupi oleh pihak tertentu.

"Informasi itu kemungkinan berkaitan dengan orang (atasan) yang memberi perintah kepada jajarannya, atau data kredibel yang mengarah ke seseorang atau atasan. Informasi bisa berupa komunikasi yang belum memenuhi unsur kecukupan data yang valid," katanya.

Ari juga tidak menutup kemungkinan ada tarik menarik yang kuat antara Ketua KPK Setyo Budiyanto yang terplih karena pengaruh Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan orang paling berpengaruh di negeri ini..

Kemudian, Setyo yang juga purnawirawan Polri dan menjabat sebagai Pati Itwasum Polri adalah kolega dekat Kapolri Sigit Lisyto Prabowo. Sigit dan Jokowi disebut-sebut masuk dalam geng Solo, karena keduanya tinggal di Solo sewaktu Jokowi jadi Walikota, hingga jadi presiden dua periode.

Selanjutnya, pengaruh yang masih menguat antara Jokowi dan Prabowo masih begitu terasa, sehingga menjadi benang merah, atau masih terjadi tarik menarik.

Salah seorang pengurus salah satu partai berkuasa di Indonesia mengatakan, saat ini ada tarik menarik siapa yang harus dikorbankan: apakah menantu atau anak sendiri. "Ini belum tuntas siapa yang akan ditersangkakan," ujar sumber.

Dan makin agak kabur karena ada dugaan pengalihan isu berkaitan dengan aksi demo anarkis di seluruh Indonesia, berkaitan dengan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI dan tewasnya pengendara ojek online (ojol) Affan Kurniawan akibat dlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta, pekan lalu.

Menyikapi dinamika yang bersumber dari sumbu kekuasaan dan munculnya gejolak itu, Direktur Eksektutif LIPPSU Ari Sinik menegaskan lagi apa yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa beliau tidak ragu membongkar kasus korupsi siapa pun orang di belakanganya.

"Hal ini harusnya jadi motivasi dan keberanian KPK untuk satu komando dan berada dalam garis tegak lurus menindak dan menuntaskan kasus korupsi yang makin menggila di Tanah Air khususnya Sumatera Utara, " pungkasnya. ***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasus Jalan Sumut Jalan Di Tempat, KPK Diduga Takut 'Geng Blok Medan'

Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Bekuk Residivis dan Amankan 80 Gram Ganja Siap Edar

Polres Padangsidimpuan Bekuk Residivis dan Amankan Ganja Siap Edar

Polres Padangsidimpuan Tangkap Residivis Narkoba

KAMAK Desak KPK Tetapkan Yaqut Sebagai Tersangka Mega Korupsi Kuota Haji

9 Anak Gemot Akan Tawuran Diamakan Polsek Kota Kisaran