Senin, 1 September 2025: Medan Dipadati Aksi Unjuk Rasa, Sejumlah Jalan Akan Ditutup

Baca Juga:

• Kerjasama Kota Bersaudara Medan–Pulau Pinang: 42 Tahun Silaturahmi, Kini Semakin Kokoh
• KBRI : Banyak Pekerja Scame & Judi Online Asal Medan. Kakanim Imigrasi Polonia : Wajib Ikuti Regulasi Sesuai Aturan
• Zakiyuddin Harahap Dorong HKTI Jadi Garda Terdepan Perkuat Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Medan – Kota Medan dipastikan akan menjadi pusat berbagai aksi unjuk rasa pada Senin (1/9/2025). Sedikitnya terdapat 13 kelompok massa dari berbagai organisasi mahasiswa, pemuda, hingga komunitas ojek yang akan menggelar demonstrasi di sejumlah titik strategis.

Berdasarkan informasi yang beredar, tuntutan massa beragam, mulai dari kasus dugaan korupsi, tindakan represif aparat, persoalan lahan, hingga transparansi jabatan publik.

Salah satu aksi besar akan digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Polrestabes Medan. Sekitar 200 massa HMI menuntut pertanggungjawaban atas dugaan pemukulan kader mereka saat aksi 27 Agustus lalu.

Sementara itu, BADKO HMI Sumut akan berunjuk rasa di Polda Sumut, BPN Sumut, dan PT Wilmar/JW Marriott dengan membawa isu kewajiban penyediaan lahan plasma 20% oleh perusahaan perkebunan.

Di Kejaksaan Tinggi Sumut, beberapa kelompok juga akan menggelar aksi, di antaranya PMII, GASMA Sumut, GPBD, Pemuda Mas, LIMA-SU, dan GEMPET-SU. Isu yang mereka bawa meliputi dugaan gratifikasi di Bandara Kualanamu, pemberantasan pungli, penguasaan lahan PTPN II, dugaan intervensi jaksa, hingga korupsi proyek pembangunan jaringan pipa APBD 2024.

Tak hanya itu, DPW JK Pemerintah Sumut juga akan mendesak KPK mengusut dugaan penyalahgunaan dana CSR oleh pejabat BI dan OJK. Sementara Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumut (AMP-SU) menyoroti dugaan korupsi oknum Ketua BGN.

Aksi besar lainnya akan dilakukan oleh Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) di Mapolda Sumut dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 300 orang. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun Lembaga Aspirasi Rakyat Anti Korupsi (LARAS) akan berunjuk rasa di DPRD Kota Medan dan Inspektorat Medan dengan tuntutan agar lelang jabatan dijalankan sesuai aturan tanpa intervensi politik.

Jalan yang Terdampak Aksi

Masyarakat diimbau untuk menghindari beberapa ruas jalan karena berpotensi padat dan macet akibat aksi unjuk rasa, di antaranya:

Jl. H.M. Said → Polrestabes Medan (aksi HMI & PBB).

Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 → Polda Sumut (beberapa aksi: BADKO HMI, PMII, GASMA, GEMPET, BPM, PBB).

Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution → Kejati Sumut (aksi PMII, GASMA, GPBD, Pemuda Mas, LIMA-SU, GEMPET).

Jl. Brigjend Katamso → Kantor BPN Sumut (aksi BADKO HMI).

Jl. Putri Hijau → PT Wilmar / JW Marriott (aksi BADKO HMI).

Jl. Ngumban Surbakti → Pengadilan Tinggi Medan (aksi GPBD).

Jl. Jenderal Sudirman → DPD Gerindra Sumut (aksi GPBD).

Jl. Balai Kota → BI Sumut (aksi JK Pemerintah Sumut).

Jl. Gatot Subroto → OJK Sumut (aksi JK Pemerintah Sumut).

Jl. Sakti Lubis & Jl. Busi → Dinas PUPR Sumut & Medan (aksi LIMA-SU).

Jl. Pangeran Diponegoro → Kantor Gubsu & BGN/MBG Sumut (aksi AMP-SU, PBB).

Jl. Imam Bonjol → DPRD Sumut (aksi AMP-SU).

Jl. Kapten Maulana Lubis → DPRD Kota Medan & Inspektorat Medan (aksi LARAS).

Imbauan

Dengan banyaknya titik aksi, warga Medan diimbau untuk mengatur perjalanan dan memilih jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Aparat kepolisian juga diperkirakan akan melakukan pengamanan ekstra di lokasi-lokasi strategis guna menjaga ketertiban dan kondusivitas.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kerjasama Kota Bersaudara Medan–Pulau Pinang: 42 Tahun Silaturahmi, Kini Semakin Kokoh

KBRI : Banyak Pekerja Scame & Judi Online Asal Medan. Kakanim Imigrasi Polonia : Wajib Ikuti Regulasi Sesuai Aturan

Zakiyuddin Harahap Dorong HKTI Jadi Garda Terdepan Perkuat Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Rico Waas Terima IMT-GT Green City Award

Rico Waas Luncurkan E-Loket, Perkuat Transparansi dan Kepatuhan Pajak

Optimalkan Pendapatan Daerah, Wali Kota Medan Sampaikan Penjelasan Revisi Perda Pajak dan Retribusi ke DPRD