Kelompok Relawan Bobby Nasution Dituding Jadi 'Makelar Proyek' di Pemda Sumut

​
​

Baca Juga:

• BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk
• Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka
• Peresmian Underpass Gatot Subroto Medan oleh Presiden Prabowo

​MEDAN – Kelompok relawan pendukung Gubernur Bobby Nasution, yang dikenal dengan nama Boby Lovers, dituding meresahkan masyarakat di bidang jasa konstruksi. Mereka diduga menjadi 'makelar proyek' di hampir semua pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Utara (Sumut) dengan 'menjual' nama gubernur dan aparat penegak hukum (APH).
​Praktik ini, menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, sudah dimulai sejak pelantikan Topan Obaja Putra Ginting sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut. Bahkan, setelah Topan Ginting ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aksi kelompok Boby Lovers ini disebut-sebut semakin intens.
​"Sah saja kalau mereka mau berbisnis, tetapi tidak harus menjual nama gubernur. Apalagi menggunakan 'tangan' APH sebagai alat untuk mendapatkan proyek," ujar sumber tersebut, Rabu (6/8/2025).
​Sumber itu menambahkan, salah satu daerah yang paling kentara pengaruh kelompok ini adalah Kabupaten Deli Serdang. Ia menduga ada persengkokolan atau bahkan bupati sudah "ditakut-takuti". Yang lebih parah, menurutnya, proyek yang mereka dapatkan tidak dikerjakan sendiri, melainkan dijual kembali. Pihak yang ingin mendapatkan proyek dari Boby Lovers harus membayar 22% dari total nilai pekerjaan.
​"Kalau sudah begitu, mau dari mana lagi keuntungan yang didapat oleh rekanan seperti kami ini? Dari aspek visi misi kepala daerah, pembangunan seperti apalagi yang mau diharapkan?" katanya.
​Lebih lanjut, sumber tersebut mengungkapkan bahwa kelompok ini pernah menyatakan bahwa setiap proyek harus melalui mereka, bukan melalui kepala dinas. "Lantas apa urgensinya kami berurusan dengan mereka, sedangkan yang punya tanda tangan adalah kadis?" tanyanya.
​Kondisi serupa, lanjutnya, juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lain di Sumut. Sumber tersebut berharap gubernur dan kepala daerah se-Sumut tidak diam dan segera menertibkan aksi relawan tersebut.
​"Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, jangan salahkan publik jika menilai Gubernur Sumatera Utara merestui aktivitas elemen relawannya, atau bahkan bersekongkol dengan bupati/wali kota," tegasnya.
​Bantahan dari Boby Lovers Deli Serdang
​Menanggapi tudingan ini, Bendahara Boby Lovers Kabupaten Deli Serdang, Dedi Siswanto, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membawa nama organisasi dan Gubernur Bobby Nasution untuk menjadi makelar proyek.
​"Kok bisa kayak gitu ya. Sampai saat ini pun, kami tidak pernah membawa bendera itu (Boby Lovers)," kata Dedi saat dimintai konfirmasi, Jumat (8/7).
​Dedi terkesan mengarahkan tudingan ini ke organisasi tingkat provinsi. "Kalau di provinsi (soal cerita makelar proyek) ini, kami sudah dapat info, bahwasanya untuk BBL (Barisan Boby Lovers) itu sudah 'garis merah'," ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud dari 'garis merah' tersebut.
​Ia juga menegaskan tidak benar bahwa mereka mematok 22% dari setiap proyek untuk dijual kembali, apalagi melibatkan APH untuk menekan kepala daerah atau dinas.
​"Tidak benar tudingan itu semua, bang. Kita gak pernah bawa bendera (Boby Lovers) itu. Kita hanya bawa nama rekanan tetap kita saja," pungkasnya.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk

Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

Peresmian Underpass Gatot Subroto Medan oleh Presiden Prabowo

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek

Bobby Nasution “Kebal Hukum”, KPK Dinilai Lamban Tindaklanjuti Kasus Korupsi Jalan Sumut