"Mana Mungkin Bobby Tak Terlibat?" PNS Provsu Soroti Kedekatan dengan Kadis PUPR yang Kena OTT

MEDAN – Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, pada Rabu lalu, pertanyaan besar mengemuka dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Banyak PNS yang menyangsikan ketidakterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam skandal suap proyek infrastruktur senilai ratusan miliar rupiah tersebut.
"Mana mungkin Pak Bobby tidak tahu atau tidak terlibat? Pak Topan itu 'kan orang dekatnya Pak Bobby dari zaman di Medan dulu," ujar seorang PNS Pemprovsu yang enggan disebutkan namanya, saat diwawancarai. Ia merujuk pada rekam jejak Topan Ginting yang merupakan mantan bawahan Bobby Nasution saat masih menjabat Wali Kota Medan, sebelum akhirnya diboyong ke Pemprovsu sebagai Kadis PUPR.
Sentimen ini mencerminkan pandangan umum di kalangan birokrasi, di mana kedekatan antara atasan dan bawahan kerap diasumsikan memiliki implikasi pada pengambilan kebijakan, termasuk dalam proyek-proyek besar. Dugaan korupsi yang melibatkan Topan Ginting, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semakin memperkuat anggapan ini.
Desakan untuk Pemeriksaan Bobby Nasution Menguat
Akademisi dan pegiat antikorupsi juga turut menyuarakan perlunya KPK untuk mendalami peran Bobby Nasution. "Ini bukan sekadar soal kenal atau tidak, tapi soal bagaimana seorang kepala daerah mengawasi jajarannya, terutama yang menangani proyek-proyek strategis," jelas Rahmat. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan Bobby Nasution akan menjadi kunci untuk mengungkap jejaring korupsi yang lebih luas, Meskipun Bobby Nasution telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa dan menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pelaku korupsi, desakan publik agar KPK segera memanggilnya terus menguat. Harapannya, KPK dapat bergerak cepat dan transparan dalam mengungkap tuntas kasus ini, memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab di mata hukum.
Hingga berita ini diturunkan, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Topan Obaja Putra Ginting. Publik dan khususnya PNS di lingkungan Pemprovsu, menantikan langkah konkret KPK selanjutnya untuk membuktikan apakah dugaan keterlibatan yang disuarakan ini memiliki dasar kuat atau tidak.red2

Baca Juga:

• DBH Bukan Warisan Edy Rahmayadi, Utang DBH Itu Produk Era Pj dan Bobby
• KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pengadaan 967 Unit Transportasi PON 2024 Aceh–Sumut
• SIDANG KASUS KORUPSI DANA DESA BERUJUNG RICUH: EKS KADIS PMD PADANGSIDIMPUAN MAKI HAKIM, RUANG SIDANG PANAS!

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DBH Bukan Warisan Edy Rahmayadi, Utang DBH Itu Produk Era Pj dan Bobby

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pengadaan 967 Unit Transportasi PON 2024 Aceh–Sumut

SIDANG KASUS KORUPSI DANA DESA BERUJUNG RICUH: EKS KADIS PMD PADANGSIDIMPUAN MAKI HAKIM, RUANG SIDANG PANAS!

Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution

KAMAK Tuding KPK Lindungi Bobby Nasution di Kasus Korupsi Jalan

Kasus OTT 4 Aktivis di Padangsidimpuan: Terkuak Dugaan suap ASN, Percakapan WhatsApp Jadi Bukti Baru