Sarat KKN, Bobby Nasution Bawa Orang Dekat ke Pemprovsu, Harus Dibatalkan

Baca Juga:

• Ekonomi Sumut Tumbuh 5,06%, Ketimpangan Antarwilayah Masih Jadi PR Bobby
• Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi
• Seorang Oknum Perwira Brimob Diduga Pukul Pedagang Monza di Tanjungbalai

Medan – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menuai sorotan. Sejak dilantik beberapa waktu lalu, Bobby disebut melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sedikitnya delapan pejabat eselon II dilaporkan telah dinonaktifkan tanpa alasan resmi yang jelas, dan posisinya digantikan oleh orang-orang yang disebut sebagai "gerbong dekat" Bobby.

Dalam gelombang mutasi tersebut, sejumlah nama baru muncul dan langsung menduduki posisi strategis. Di antaranya adalah Alexander Sinulingga yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat, Kusnul Fanani Sitorus sebagai Kabiro Umum, dan Sutan Tolang sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Tak berhenti sampai di situ, informasi terbaru menyebutkan bahwa Bobby tengah menyiapkan sederet nama tambahan yang juga berasal dari lingkaran dekatnya. Yuda, dari Pemko Medan akan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sumut, dikabarkan akan digeser. Ali Sipahutar disebut akan dilantik menjadi Sekretaris DPRD Sumut (Sekwan), sementara Camat Medan Labuhan akan mengisi posisi Kabiro strategis. Ardian Surbakti diplot untuk memimpin PDAM Tirtanadi. Nama lain, Benny Sinombah, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat fungsional di Dinas Pendidikan, disebut "dipaksakan" untuk menduduki posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.

Langkah-langkah Bobby ini memunculkan kecurigaan publik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengisian jabatan. Apalagi, hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dasar pencopotan para pejabat lama, maupun argumentasi penempatan pejabat baru.

"Kalau ini dibiarkan, birokrasi Sumut akan hancur. Orang yang sudah bekerja dengan integritas dipinggirkan, lalu diganti dengan orang-orang yang loyal secara politik. Ini bukan reformasi birokrasi, tapi justru kemunduran," ujar salah satu ASN senior yang enggan disebut namanya.

Sejumlah pihak mendesak agar Bobby Nasution membuka proses mutasi secara transparan, termasuk alasan evaluasi, mekanisme seleksi, dan kompetensi para pejabat baru. Lembaga seperti Ombudsman RI dan KPK didorong untuk turun tangan memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ekonomi Sumut Tumbuh 5,06%, Ketimpangan Antarwilayah Masih Jadi PR Bobby

Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi

Seorang Oknum Perwira Brimob Diduga Pukul Pedagang Monza di Tanjungbalai

Dekatkan Akses Layanan Digital Hingga Pelosok, PLN Kampanyekan Aplikasi PLN Mobile di Desa Kuta Gugung

Bawa 100 Pcs Pod Getar dari Kamboja, Seorang Oknum DJ Ditangkap Polisi di Jalan Asrama Medan

Bobby Nasution Ajak Insan Perhubungan Perkuat Konektivitas dan Kolaborasi untuk Sumut Maju