32 Ribu Lebih Teguran dalam Enam Hari Operasi Zebra Toba, Polda Sumut Utamakan Edukasi Humanis
32 Ribu Lebih Teguran dalam Enam Hari Operasi Zebra Toba, Polda Sumut Utamakan Edukasi Humanis
News
Baca Juga:
- Jelang HUT PGRI ke-81 dan HGN 2026, Guru SMA Negeri 5 Binjai Bersiap Jadi Petugas Upacara
- Wakil Bupati Asahan Buka Lomba Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca 2026, Bangun Budaya Literasi Sejak Usia Dini
- Pertamina Patra Niaga Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Laksanakan Konservasi Ekosistem Laut di Pulau Sarang
Fenomena ini bukan baru pertama kali terjadi. Namun yang mengejutkan, meski sudah berkali-kali menjadi sorotan, praktik curang oleh sejumlah pangkalan elpiji justru semakin terbuka dan tak tahu malu.
PT Pertamina terpaksa turun tangan dan mengeluarkan surat teguran resmi kepada beberapa pangkalan gas nakal di Padangsidimpuan, setelah Tim Pengawasan LPG Bersubsidi menggelar razia acak. Hasilnya? Mengecewakan, sekaligus menyedihkan.
Salah satu temuan paling mencolok terjadi di Pangkalan UD Ajudan, Jalan Raja Inal Siregar. Di sana, elpiji 3 kg—yang sejatinya disalurkan ke pangkalan dengan harga Rp17.000—dijual ke masyarakat seharga Rp25.000. Jelas, harga tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Tak berhenti di situ. Pangkalan lain milik Antonius Sitorus, yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 4,5, juga ketahuan menjual gas dengan harga Rp20.000 per tabung. Yang lebih ironis lagi, elpiji subsidi justru lebih banyak disalurkan ke pengecer, bukan langsung ke masyarakat.
Pertamina memang sudah memberikan surat teguran kepada pangkalan-pangkalan yang nakal. Agen juga diminta melakukan evaluasi internal, dengan ancaman pencabutan izin jika pelanggaran serupa kembali terjadi.
Praktik semacam ini tak hanya melanggar aturan, tapi juga berpotensi merugikan negara dan mencederai rasa keadilan masyarakat kecil. Bahkan, bila ditarik ke ranah hukum, penyalahgunaan barang subsidi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, belum ada langkah hukum tegas dari aparat penegak hukum. Seolah semua ini hanyalah urusan internal Pertamina, padahal dampaknya luas bagi publik.
Kita semua paham, subsidi elpiji 3 kg dirancang untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Tapi ketika pangkalan lebih mementingkan untung ketimbang keadilan, dan aparat hanya diam, maka sistem ini gagal total.
Apakah pemerintah akan terus membiarkan mafia gas menghisap hak rakyat kecil?
Apakah teguran saja cukup untuk menghapus ketimpangan yang sudah lama terjadi?
Rakyat butuh kepastian. Mereka butuh harga gas yang sesuai. Dan yang paling penting, mereka butuh keadilan, bukan janji kosong.zal
32 Ribu Lebih Teguran dalam Enam Hari Operasi Zebra Toba, Polda Sumut Utamakan Edukasi Humanis
News
Kapolda Sumut Ajak Wisudawan UIN SU Perkuat Persatuan dan Jaga Kamtibmas
News
Warga Tanjung Morawa Apresiasi Kapolda Sumut, Penangkapan Ketua OKP Diharapkan Pulihkan Keamanan
News
Polda Sumut Tangkap Ketua OKP Terkait Kasus Penembakan di Tanjung Morawa
News
Golkar Sumut Gelar Pendidikan Politik di Dairi, Andar Amin Harahap Dorong Kader Berprestasi dan Berdampak bagi Masyarakat
News
Dari Curanmor hingga Judi Online, Ini Sasaran Patroli Dini Hari Timsus Serigala Sakti Polres Palas
News
Bakom RI Pasar Global Percaya pada Arah, Stabilitas, dan Keseriusan Indonesia Membangun Fondasi Ekonomi Berdaya Saing
News
Bupati Reski Basyah Paparkan Capaian Pembangunan Paluta di HUT ke19, Ekonomi Tumbuh 4,27 Persen
News
sumut24.co JakartaMemperingati hari jadinya yang ke59 tahun pada 20 November 2026, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengusung
Ekbis
Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
News