LIRA Sumut Sebut Topan Ginting Bukan 'Orang Sakti', Inspektur Sulaiman Harahap Harus Usut Dugaan Gratifikasi Aset Fantastisnya

Baca Juga:

• Ketua Ansor Medan: Lurah Penipu Harus Dicopot, Wali Kota Jangan Hanya Omon-omon!
• Mahasiswa Desak Kejatisu Usut Tuntas Perambahan Hutan Lindung di Labuhanbatu, Soroti Dugaan Keterlibatan Kades
• DPC AWI Kota Medan Sebut Himbauan Lurah Tanah Enam Ratus Soal Izin PBG Perumahan Raffles Private Jangan Omon Omon

MEDAN — Hebohnya soal aset sejumlah rumah mewah diduga kuat milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, turut mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA).

Menurut Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, Andi Nasution, sebagai upaya awal membuktikan dugaan gratifikasi tersebut, jajaran Inspektorat harus turun untuk memeriksa kebenarannya.

"Inspektorat berwenang memeriksa setiap dugaan yang mengarah ke pejabat dan ASN-nya. Persoalannya punya kemauan tidak? Punya keberanian nggak?" ujarnya kepada wartawan di Medan, Rabu (25/6/2025).

Bukan tanpa alasan, sebut Andi, dugaan gratifikasi dimaksud dialamatkan kepada Topan Ginting yang notabene 'anak kesayangan' dari Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

"Dan mereka berasal dari Geng Pejabat Blok Medan. Maksud saya Blok Medan adalah karena mereka itu datangnya masuk ke Pemprov Sumut hari ini, berasal dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Apalagi sudah rahasia umumlah saya kira, bahwa Topan Ginting itu merupakan 'ketua kelas' semasa Bobby menjabat Wali Kota Medan. Terlebih lagi dia pernah menjadi Pj Sekda pula," ujarnya.

Selama ini, tegas Andi Nasution, Sulaiman Harahap selaku Kepala Inspektorat Sumut begitu punya 'power' yang bahkan melebihi kapasitas seorang Penjabat Sekdaprov Sumut, Effendy Pohan, untuk 'mematikan karir' pejabat di lingkungan Pemprovsu.

"Publik tentu tahu sekalilah siapa-siapa pejabat eselon II di Pemprovsu tersebut yang dinonaktifkan dan mengundurkan diri karena tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi pasca-transisi kepemimpinan. Kemudian di jajaran eselon III juga banyak sekali yang di-riksus (menjalani pemeriksaan khusus) oleh si Sulaiman Harahap, agar bisa masuk gerbong lainnya dari pejabat geng pejabat Blok Medan ke pemprov.

Akan tetapi sayangnya dari kabar yang didapat Andi, BKN pusat malah terkesan 'mengganjal' upaya tersebut. Sehingga sekarang ini, sebut dia sekitar 120-an pejabat eselon III dari Pemko Medan, nasibnya menggantung untuk masuk ke provinsi.

"Jadi sekali lagi saya meyakini, kalau Sulaiman Harahap 'impoten' untuk memeriksa koleganya (Topan Ginting) sesama ASN dan pejabat asal Pemko Medan, tapi garang kali bertindak terhadap geng di luar mereka. Padahal Topan Ginting itu bukan 'orang sakti' yang tidak bisa diperiksa akibat kesalahan dan kelalaian dalam mengelola anggaran negara dan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh sesuatu dari pihak luar," imbuh dia.

"Manalah mungkin baru beberapa tahun dia jadi Kadis PU lalu Pj Sekda dan sekarang Kadis PUPR Sumut, sudah memiliki aset bernilai puluhan miliar rupiah seperti sekarang ini. Sehingga wajar publik mendorong agar Inspektorat sebagai instansi pengawasan internal pemerintah untuk menjadi yang pertama maju menyelidiki kebenaran berita dimaksud," pungkas Andi Nasution.

Hal senada ditegaskan Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti Batubara.

"Sejak heboh dan viralnya berita soal Topan Ginting di media dan jagad maya, ada yang menyampaikan ke saya bahkan beliau itu punya aset berupa rumah kos-kosan juga di Kota Medan. Banyak sekali infonya rumah kos-kosannya tersebut. Wah, dari mana dia punya uang sebanyak itu selama menjabat di Pemko Medan? Jadi wajar publik berpikir bahwa harta-harta yang dimilikinya bisa jadi terindikasi gratifikasi dari para pemborong yang diberinya proyek waktu itu," ungkapnya.

Karenanya Otti juga ikut mendorong Sulaiman Harahap dan jajarannya melakukan riksus terhadap Topan Ginting dan menonaktifkannya jika terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana yang berhasil dibuatnya selama ini di Pemprovsu.

"Saya katakan jika Sulaiman Harahap tidak bergerak atas dorongan publik ini, maka pantas kita sebut dia 'lemah syahwat' ketika berhadapan dengan Topan Ginting yang kita ketahui bersama juga sebagai 'anak kesayangan' dari Gubernur Bobby. Di sisi lain, Sulaiman Harahap bisa kita sebut sebagai pejabat 'Anto' alias 'Angkat Telur' (cari muka, Red), dimana hanya menjalankan perintah dari pimpinannya saja terkait para pejabat yang dinonaktifkan sebelumnya itu, demi memuluskan upaya ASN Pemko Medan masuk ke pemprov," pungkasnya.

Bungkam
Sulaiman Harahap memilih sikap 'cari ilmu selamat' ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait dugaan gratifikasi Topan Ginting tersebut.

Meski sempat membalas pesan wartawan dengan menyatakan sedang lagi ada acara, setelah itu ia memilih bungkam dengan tidak merespon konfirmasi bahkan menonaktifkan nomor WhatsApp-nya. red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Ansor Medan: Lurah Penipu Harus Dicopot, Wali Kota Jangan Hanya Omon-omon!

Mahasiswa Desak Kejatisu Usut Tuntas Perambahan Hutan Lindung di Labuhanbatu, Soroti Dugaan Keterlibatan Kades

DPC AWI Kota Medan Sebut Himbauan Lurah Tanah Enam Ratus Soal Izin PBG Perumahan Raffles Private Jangan Omon Omon

Hana Nelsri Kaban Apresiasi Inspektorat Berkunjung ke Yayasan Perguruan Darma Agung, Ini Penjelasannya Ketua Yayasan

Pelatihan Probity Audit di ikuti 29 Peserta dari Inspektorat Tapsel, Gus Irawan Pasaribu beri Apresiasi

Kajatisu Tuding Godol Otak Pembacokan 2 Jaksa, LSM TKN Kenziro Sumut : Kewenangan Pada Penyidik Polri, Jangan Ada Pengiringan Opini