DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
News
Baca Juga:
- Dugaan Pungli Rekrutmen Pendamping Desa Asahan : Elite Parpol Terlibat, APH Tindak Tegas Pelaku
- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sesuaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 September 2026
- Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut
Medan– Adanya dugaan praktik kotor di tubuh perusahaan perkebunan negara kembali memanas. Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (AMRB) Labuhanbatu Utara menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Markas Polda Sumut dan Kantor PTPN IV Regional I Sumut pada Kamis, 26 Juni 2025 mulai pukul 10.00 WIB.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal oleh manajemen kebun PTPN IV Labuhan Haji. Lembaga mahasiswa ini juga mencium adanya dugaan keterlibatan jaringan mafia BBM dalam distribusi ilegal yang merusak tatanan hukum dan ekonomi negara.
"Kami tidak tinggal diam ketika dugaan pelanggaran hukum seperti ini dibiarkan tumbuh subur di bumi Sumatera Utara. Kami mendesak Kapolda Sumut segera turun tangan menyelidiki secara menyeluruh dugaan penggunaan BBM ilegal di perkebunan Labuhan Haji," tegas MT. Pasaribu, Koordinator Lapangan aksi AMRB Labura.
Dalam siaran persnya, AMRB Labura melayangkan lima tuntutan tegas:
1. Mendesak Kapolda Sumut melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap dugaan penggunaan BBM ilegal oleh manajemen perkebunan Labuhan Haji.
2. Mengusut tuntas jaringan distribusi BBM ilegal jika ditemukan indikasi keterlibatan mafia BBM.
3. Meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut melakukan inspeksi lapangan terhadap keberadaan excavator yang diduga menggunakan BBM ilegal.
4. Mendesak Disnaker Sumut memeriksa kelengkapan dokumen dan Izin Layak Operasi (ILO) excavator, sesuai standar keselamatan kerja.
5. Menuntut GM PTPN IV Regional I Sumut segera mengevaluasi manajemen Kebun Labuhan Haji secara menyeluruh.
Aksi ini bukan sekadar orasi jalanan, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan rakyat terhadap tata kelola negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan sumber daya.
"Jika aparat penegak hukum lamban menindak, maka rakyat yang akan bergerak. Jangan sampai institusi negara kalah oleh mafia," pungkas MT. Pasaribu.
Aksi ini direncanakan berlangsung hingga ada tanggapan resmi dari Polda Sumut dan manajemen PTPN IV Regional I. AMRB Labura juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.
Kabag Humas PTPN IV Regional I Sumatera Utara Edi Lesmana mengatakan, Terkait dugaan pembelian BBM Ilegal ini masih proses pendalaman data dari management terkait. Karena dugaan ini objeknya di kebun jadi masih kami kumpulkan informasi yang valid. red2
DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
News
Gus Irawan Kembali Nahkodai HKTI Sumut, Petani Jadi Fokus Utama
News
The Power of Small Acts Bersama Menciptakan Dampak yang Lebih Besar bagi MasyarakatIndonesiasumut24.coPerubahan positif tidak selalu dimul
Umum
Bupati Solok Terima Kunjungan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri
News
Presiden PTM Eksekutif Sumut H. Ikrom Helmi Nasution Lepas Datuk Bandar Alor Setar, Saling Bertukar Cenderamata
News
Kota Medan & Pulau Pinang Ukir Prestasi Bersama, Raih Penghargaan IMTGT 2026
News
Pasca Bencana, Dompet Dhuafa Resmikan Posyandu di Tapanuli TengahTapanuli Tengahsumut24.co Dompet Dhuafa meresmikan dua Posyandu yang diper
News
Kerjasama Kota Bersaudara Medan&ndashPulau Pinang 42 Tahun Silaturahmi, Kini Semakin Kokoh
News
KAWS Hadirkan KarakterKarakter Baru Bersama COMPANION dalam Koleksi UT Terbaru Tersedia mulai 14 SeptemberJakartasumut24.co 9 September 20
Umum
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Peraturan Daerah tentang Perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 disahkan h
News