Wartawan Padangsidimpuan Demo! Desak Kadis Kominfo Di Evaluasi Diduga Banyak Rekayasa dan Tak Transparan

P. Sidimpuan |sumut24.co -

Baca Juga:

• DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut
• Dewan Pertanyakan Kesiapan Pemko Medan Tanggung Biaya Oerasional BRT, Lailatul Badri: Jangan Sampai Bebani APBD
• Minta APH Awasi Sejak Dini Proyek BRT Jangan Sampai Ladang Korupsi

Puluhan wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Padangsidimpuan, Senin (16/6/2025).

Aksi ini mencuat sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padangsidimpuan, Nurcahyo, yang dinilai kurang membangun kemitraan dengan media dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran begitupun dengan Sekretaris Dewan (Sekwan).

Fokus Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para wartawan menuntut agar Walikota segera mengevaluasi Nurcahyo dari jabatannya.

Mereka menyoroti sejumlah hal, mulai dari dugaan pemangkasan anggaran pembinaan wartawan dan adanya rekayasa terkait pemanfaatan anggaran komunikasi pemerintah yang selama ini menjadi bagian dari program kerja Dinas Kominfo.

Aksi damai ini diawali dengan long march dan orasi di halaman Kantor Walikota Padangsidimpuan. Kemudian, sejumlah perwakilan wartawan diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum, Rahmad Marzuki Nasution, serta Kasatpol PP, Zulkifli Lubis, untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Mata Pena Indonesia menyampaikan lima poin tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak transparansi dan evaluasi menyeluruh atas anggaran Dinas Kominfo.

2. Meminta klarifikasi atas penghapusan ataupun rekayasa beberapa anggaran pembinaan.

3. Menekankan pentingnya membangun kembali sinergi dan komunikasi antara wartawan dan pemerintah daerah.

4. Meminta DPRD Padangsidimpuan tidak melakukan intervensi berlebihan terhadap anggaran kemitraan wartawan.

5. Mendorong dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara semua pihak untuk mencari solusi terbaik.

Sementara itu, Kadis Kominfo, Nurcahyo, memberikan klarifikasinya dengan menyebut bahwa pemangkasan anggaran tersebut merupakan bagian dari hasil audit BPK dan telah diputuskan dalam rapat bersama DPRD. Ia menegaskan tidak pernah bermaksud memutus hubungan baik dengan rekan-rekan jurnalis.

Aksi kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan. Para wartawan diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Taty Ariyani Tambunan, didampingi Ketua Komisi II Dewi Fortuna, dan anggota Komisi II, Andi Lumalo.

Dalam pertemuan tersebut, Dewi Fortuna membantah keras adanya intervensi atau pemotongan anggaran oleh DPRD. Menurutnya, DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara normatif.

Taty Ariyani dan Andi Lumalo menyampaikan komitmen mereka untuk segera menindaklanjuti tuntutan para jurnalis. Mereka menyatakan bahwa pihak DPRD akan memanggil Dinas Kominfo untuk klarifikasi dan akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.

"Permasalahan ini akan kita selesaikan secara terbuka dan resmi. Wartawan adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun keterbukaan informasi publik. Maka hubungan yang baik harus tetap dijaga," ujar Taty Ariyani dalam pertemuan tersebut.

RDP dijadwalkan akan digelar dalam minggu ini sebagai bentuk tindak lanjut resmi dari DPRD. Semua pihak, baik wartawan maupun lembaga pemerintahan, sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme hukum dan transparansi demi kemajuan komunikasi publik di Kota Padangsidimpuan.

Disisi lain, selain Diskominfo dugaan rekayasa anggaran publikasi juga mengarah ke Sekretariat Dewan (Sekwan) padangsidimpuan, dimana salah satu wartawan mempertanyakan hak pembayaran iklan tahun 2024 belum juga terbayarkan padahal saat ini sudah tahun 2025,bagaimana LKPJ tersebut.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut

Dewan Pertanyakan Kesiapan Pemko Medan Tanggung Biaya Oerasional BRT, Lailatul Badri: Jangan Sampai Bebani APBD

Minta APH Awasi Sejak Dini Proyek BRT Jangan Sampai Ladang Korupsi

Dugaan Pungli Beli Bangku Rp1,5 Juta Mencuat di SMAN 1 Kisaran : Orang Tua Heran Anak Zonasi Tak Lulus, Pihak Sekolah Bantah

Mahal Biaya Konsultan Urusan Izin PBG, Komisi 4 DPRD Medan Inisiasi Pembentukan Pansus PBG

DPRD Medan Dukung Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT)