Kebijakan 5 Hari Sekolah di Sumut Dikritik, Shohibul Anshor : Komersialisasi Pendidikan

Baca Juga:

• Peduli Pendidikan, Dirut Inalum Tanamkan Jiwa Kepemimpinan Kepada Ribuan Mahasiswa Baru UI
• Bupati Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang, 419 Siswa Mulai Masuk Asrama
• Gerakan Aksi Bergizi Digelar di Sekolah Asahan, Langkah Nyata Putus Mata Rantai Stunting Sejak Dini

Medan – Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menetapkan lima hari sekolah dalam sepekan bagi siswa SMA dan SMK menuai kritik dari berbagai kalangan. Akademisi dan pengamat pendidikan Shohibul Anshor Siregar menilai kebijakan tersebut lebih berorientasi pada penghematan anggaran ketimbang peningkatan kualitas pendidikan.

"Ini bukan hanya soal memangkas hari belajar, tapi soal cara pandang terhadap pendidikan. Kita tidak boleh memperlakukan pendidikan sebagai ruang efisiensi belaka. Pendidikan adalah investasi jangka panjang," ujar Shohibul dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (8/6).

Ia mengkhawatirkan bahwa pengurangan hari sekolah akan meningkatkan ketergantungan siswa terhadap bimbingan belajar komersial, terutama menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Hal ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu.

"Banyak siswa merasa waktu belajar reguler tidak cukup. Akhirnya mereka merasa harus ikut bimbel. Ini tentu menyulitkan bagi keluarga yang secara ekonomi tidak siap," kata Shohibul.

Menurutnya, kebijakan strategis seperti pengurangan hari belajar semestinya ditetapkan oleh pemerintah pusat karena pendidikan adalah sistem nasional yang terintegrasi. Ia menilai penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah tanpa kerangka nasional yang utuh sebagai bentuk krisis tata kelola pendidikan.

Shohibul juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan berkurangnya hari belajar, jam praktik siswa SMK otomatis ikut berkurang. Padahal, keterampilan teknis adalah modal utama siswa SMK untuk bersaing di dunia kerja.

"Jika kesempatan praktik berkurang, bagaimana lulusan SMK bisa bersaing secara kompetitif? Ini justru kontraproduktif dengan semangat link and match dunia kerja," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya dikelola dalam satu sistem yang berkesinambungan, mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Desentralisasi kebijakan pendidikan tanpa arah nasional yang jelas justru memperlemah fondasi pembangunan manusia.

Shohibul pun mengajak semua pihak untuk tidak meniru kebijakan pendidikan dari negara lain tanpa memahami konteks dan kondisi sosial yang berbeda.

"Orang suka menyebut Jepang atau Finlandia, tapi tidak jujur bahwa kondisi mereka sangat berbeda. Kebijakan pendidikan tidak bisa diimpor begitu saja," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peduli Pendidikan, Dirut Inalum Tanamkan Jiwa Kepemimpinan Kepada Ribuan Mahasiswa Baru UI

Bupati Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang, 419 Siswa Mulai Masuk Asrama

Gerakan Aksi Bergizi Digelar di Sekolah Asahan, Langkah Nyata Putus Mata Rantai Stunting Sejak Dini

Peringati Hari Anak Nasional 2026, PLN UP3 Binjai Salurkan Paket Pendidikan Untuk Siswa SD Negeri 027089

Kadis Pendidikan Labuhanbatu Kunjungi SMPN 4 Satap Bilah Hilir, Tinjau Sarana dan Prasarana

Stan DLHK Sumut Buka Konsultasi Perizinan Sekolah Rakyat