Wartawan Dilarang Meliput Acara Pemprov Sumut, Satpol PP: "Perintah Kasat"

Baca Juga:

• Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah
• Tim Sembilan Kejaksaan Agung Panggil 9 Saksi Terkait Tiga Perkara TPPU Tersangka FA, Enam Mangkir
• Kaderisasi Jadi Kunci Regenerasi, El Adrian Shah: SAPMA PP Adalah Laboratorium Pemimpin Masa Depan Pemuda Pancasila

Medan — Insiden tidak menyenangkan kembali dialami wartawan yang bertugas meliput kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seorang jurnalis dari salah satu media cetak lokal di Sumut tidak diperkenankan masuk ke Aula Raja Inal Siregar saat pelaksanaan acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Rabu (28/5/2025).

Larangan tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bernama Ahda Harahap. Ia menyebutkan bahwa keputusan itu merupakan instruksi langsung dari atasannya.

"Dari media ya, Bang? Ohh, enggak boleh masuk, Bang, soalnya sudah penuh. Ini perintah langsung dari Kasat," ujar Ahda saat menghalau wartawan di pintu masuk.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari wartawan lain yang berhasil masuk ke dalam aula, sejumlah media tetap diizinkan melakukan peliputan tanpa kendala. Media-media tersebut diketahui merupakan yang kerap meliput kegiatan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dan dikenal memiliki kedekatan dengan jajaran pemerintahan.

Ketika dikonfirmasi terkait insiden ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumut, Muttaqien Hasrimi, belum memberikan tanggapan.

Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan tentang kebebasan pers dan transparansi informasi publik, khususnya dalam peliputan kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumut.Rrd

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah

Tim Sembilan Kejaksaan Agung Panggil 9 Saksi Terkait Tiga Perkara TPPU Tersangka FA, Enam Mangkir

Kaderisasi Jadi Kunci Regenerasi, El Adrian Shah: SAPMA PP Adalah Laboratorium Pemimpin Masa Depan Pemuda Pancasila

Pemkab Simalungun Perkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO

YPPSI Berikan Total Santunan Lebih Dari Rp21 Juta bagi Pengemudi dan Penumpang di Gunungsitoli

Saksi Ungkap Dugaan Commitment Fee Rp600 Juta di Sidang Smartboard, Moettaqien: Saya Tidak Pernah Terima Uang