Bersih-Bersih Kepala OPD Ala Bobby Nasution, Badko HMI: Gubsu Diminta Copot 7 Pejabat Dilantik Edy Rahmayadi

Baca Juga:

• Peresmian Underpass Gatot Subroto Medan oleh Presiden Prabowo
• KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek
• Bobby Nasution “Kebal Hukum”, KPK Dinilai Lamban Tindaklanjuti Kasus Korupsi Jalan Sumut

Medan-Aksi bersih-bersih pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Bobby Afif Nasution menuai apresiasi dari badan kordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Hal tersebut tegas disampaikan, Ketua Badko HMI M Yusril Mahendra Butar-butar SH, Minggu (27/4/2025) mengatakan bahwa selain menjadi hak progratif Gubernur, Bobby Nasution mungkin juga sudah mendengar bahwa semberautnya kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dimasa kepemimpinan Edy Rahmayadi dalam pengisian jabatan mulai Eselon VI, III dan II.

"Masyarakat Sumatera Utara masih mengingat, sejumlah kontroversi dimasa kepemimpinan Edy Rahmayadi, mulai ada pejabat yang sudah meninggal. Bahkan ada yang di rotasi dan dilantik, tapi tidak tau posisinya dimana. Jadi ini bersih bukan soal politik balas dendam"jelas Ketua Badko HMI Sumut yang akrab dikenal bernama yusril ini.

Mirisnya lagi, lanjut Yusril mengingatkan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi sampai sempat meminta maaf serta pasang badan dikarenakan pejabat Baperjakat dan BKD Provinsi lalai ketika melantik 911 pejabat eselon III dan eselon IV.

Saat ini, Kepala kepegawaian (BKD) Sumut dipimpin Safruddin mengakui terjadi karena adanya kesalahan data Pejabat yang disebut sudah meninggal yaitu Edison Hutasoit yang mengisi posisi kepala seksi di salah satu UPT di Dinas PUPR Sumut.

"Artinya, kuat dugaan adanya indikasi KKN dalam mengisi jabatan tersebut. Gubernur Sumut Bobby Nasution wajar, jika sikapnya bersih- bersih melakukan evaluasi. Karena itu bagian dari pembenahan untuk mewujudkan Sumatera Utara yang lebih berkah, maju serta sejahtera. "Ujar Yusril lagi.

Parahnya lagi, kata Yusril sebelum mengakhiri statementnya,di akhir masa jabatannya serta persiapan menyambut Pilkada Sumut lalu.

Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik tujuh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Senin (20/2/2023).

Ketujuh eselon II yang dilantik pada kesempatan ini yaitu Ahmad Rasyid Ritonga sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Juliadi Zurdani Harahap sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yuliani Siregar sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Parlindungan Pane sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Agustinus sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Dwi Endah Purwanti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Sri Suriani Purnawati sebagai Kepala Dinas Sosial.

"Ketujuh pejabat yang dilantik ini, wajar saja jika dianggap langkah persiapan Edy Rahmayadi kala itu sebagai incumbent dalam menyusun kekuatannya untuk bertarung melawan rivalnya. Jika saat ini Bobby Nasution sebagai rivalnya ternyata lebih layak menjadi pemimpin, sah -sah saja, Ketujuh pejabat ini juga di evaluasi dan dicopot segera"pungkasnya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peresmian Underpass Gatot Subroto Medan oleh Presiden Prabowo

KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek

Bobby Nasution “Kebal Hukum”, KPK Dinilai Lamban Tindaklanjuti Kasus Korupsi Jalan Sumut

Menakar Penolakan AKBP Rossa Periksa Bobby Nasution hingga Pembakaran Rumah Hakim di Medan

Inflasi Sumut Masih Tertinggi di Indonesia, Bobby Nasution Gagal Lakukan Langkah Pengendalian

KPK Dinilai Abaikan Perintah Hakim Soal Pemeriksaan Bobby, Kornas KAMAK Desak KPK Jangan Tebang Pilih dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut