Perumahan Bintang Marelan Terkesan Kangkangi Perda Retribusi Izin PBG, DPC AWI Kota Medan : Tidak Ada Yang Kebal Hukum

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025
• PT Fauzan Risky Utama Gandeng Bank BTN Medan, Dorong Akses KPR Mudah untuk Hunian Strategis Tagam Indah di Deli Serdang

Proyek pengerjaan bangunan Perumahan Bintang Marelan, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan terkesan kangkangi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasalnya, di lokasi pengerjaan pembagunan peroyek perumahan yang berjumlah 18 unit milik, Altman Miler Sianturi warga Jln. Mutiara I/30, Kel/Desa Kayu Putih, Kec. Pulogadung Kota, Jakarta Timur Prov Jakarta Timur diduga tidak terlihat adanya Plank PBG.

Menyikapi persoalan itu, Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Komisi IV DPRD Kota Medan segera mengambil sikap/tindakan tegas.

"Bila perlu, pembangunan Perumahan Bintang Marelan dilakukan tindakan pembongkaran oleh Satpol PP. Selain melanggar Perda No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, pemilik bernam, Altman Miler Sianturi bisa dikatakan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan. Karena tidak ada yang kebal hukum," ujar Ketua DPC AWI Kota Medan, Budi Hartono Sormin alias Busor kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Pengawas bangunan Perumhan Bintnang Marelan mengaku bernama, Sigit kepada wartawan ketika dikonfirmasi wartawan melalui via WhatsApp mengatakan akan menyampaikan persoalan ini kepihak management.

Sementara dari amatan wartawan, dalam proses pengerjaan pembangunan proyek terkesan ada melakukan pelanggaran Undang Undang (UU) Ketenaga Kerjaan. Sebab, saat beraktivitas para pekerja tidak dilengkapi dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2012.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

PT Fauzan Risky Utama Gandeng Bank BTN Medan, Dorong Akses KPR Mudah untuk Hunian Strategis Tagam Indah di Deli Serdang

Plh Wali Kota Tanjungbalai: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Bangsa Hadapi Tantangan Global

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

Berbenah, Bahas Ranperda RP3KP, Tanjungbalai Fokus Dengan Penataan Permukiman Berkelanjutan