Ketua DPRD Padangsidimpuan Kebingungan Soal Pengadaan Mobil Dinas di R-APBD 2025, Pendemo Disemprot Tidak ada Etika, Pengamat: Kami Datang Baik-baik

P. Sidimpuan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Serahkan Petikan Keputusan Pengangkatan 2.514 PPPK Paruh Waktu
• Era Digital Tanpa Etika, Bahaya! Ini Wejangan PWI Tabagsel untuk Pelajar Sidimpuan dalam JMSI Tabagsel Go To School
• PWI Sumut Ingatkan Bahaya Rangkap Jabatan Honorer-Wartawan: Ancam Independensi Jurnalistik

Isu tentang pengadaan mobil dinas yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025 Kota Padangsidimpuan telah menjadi sorotan publik.

Ketika ditanya oleh para masa aksi demo di Kantor DPRD, Ketua DPRD Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, terlihat kebingungan mengenai rincian pengadaan tersebut, Senin, 16 Desember 2024.

Pernyataan ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pemerhati hukum yang hadir dalam forum tersebut.

Namun, situasi semakin memanas ketika sekelompok pendemo yang datang dengan niat menyampaikan aspirasi mereka tentang pembelian mobil dinas dan keterlambatan pembayaran gaji honor serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dituduh tidak beretika dari Ketua DPRD.

*Bingung soal Mobil Dinas dan R-APBD 2025*

Sri Fitrah Munawaroh Nasution, yang tengah menghadiri rapat pembahasan R-APBD 2025, mengaku kebingungannya ketika ditanya mengenai pengadaan mobil dinas yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa pembahasan baru mencapai tahap plafon anggaran dan belum sampai pada perincian.

"Terkait perihal mobil dinas, kemudian perihal gaji honor dan TPP akan kita bahas satu persatu," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Mobil dinas yang mana? Kita baru bahas plafon dan belum kepada perincian. Kita baru R-APBD hari ini dan ketika ingin dirinci lagi besok di banggar (Badan Anggaran)."

Dari penuturan ini, seolah ada ketidaksiapan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pengadaan mobil dinas yang sudah menjadi perhatian publik.

Pernyataan ini pun mendapat respon tajam dari pemerhati hukum dan pembangunan, Saut Harahap, yang menilai bahwa penjelasan yang diberikan tidak memadai.

Saut mempertanyakan kejelasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan dana daerah, mengingat kota Padangsidimpuan saat ini mengalami defisit anggaran.

Konflik semakin memanas ketika Ketua DPRD Padangsidimpuan, Sri Fitrah, memberikan tanggapan keras terhadap aksi demo yang digelar oleh masyarakat.

Dalam pernyataanya, Sri Fitrah menilai aksi tersebut dilakukan tanpa etika.

"Kalau mau datang melakukan aksi-aksi seperti ini, pakai etika," ujarnya.

Pernyataan ini jelas menuai reaksi keras dari Saut Harahap yang juga ikut tergabung dalam kelompok pendemo.

Dalam klarifikasinya, Saut menegaskan, "Kami datang baik-baik kemari. Dimananya kami yang tidak beretika? Saya sangat keberatan apabila Ibu mengatakan kami tidak beretika."

Saut melanjutkan, bahwa mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan meminta agar pembelian mobil dinas yang disebut-sebut dalam R-APBD 2025 tidak dilanjutkan mengingat kondisi keuangan daerah yang defisit.

"Kalau ini dibiarkan, sementara APBD kita defisit, justru kami datang kemari agar hal tersebut tidak masuk ke anggaran untuk disampaikan baik-baik," tambahnya.

Saut juga menekankan agar gaji honor dan TPP segera dibayarkan kepada para pegawai yang telah menunggu pembayaran tersebut.

Perdebatan mengenai pengadaan mobil dinas ini bukan hanya sekadar masalah anggaran, tetapi juga terkait dengan etika pemerintahan.

Masyarakat berhak untuk mengetahui dengan jelas bagaimana anggaran daerah digunakan, terutama di tengah kondisi keuangan yang tidak stabil.

Pendemo yang datang bukan untuk menentang pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan rakyat.

Pemerintah daerah, termasuk DPRD, harus lebih terbuka dalam merespons kekhawatiran masyarakat dan lebih peka terhadap situasi ekonomi yang sedang terjadi.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Asahan Serahkan Petikan Keputusan Pengangkatan 2.514 PPPK Paruh Waktu

Era Digital Tanpa Etika, Bahaya! Ini Wejangan PWI Tabagsel untuk Pelajar Sidimpuan dalam JMSI Tabagsel Go To School

PWI Sumut Ingatkan Bahaya Rangkap Jabatan Honorer-Wartawan: Ancam Independensi Jurnalistik

Dipimpin Presiden RI, Kapolres Palas Ikuti Zoom Meeting Dalam Rangka Panen Raya Jagung Serentak

Ucok Rizal Nasution Terpilih sebagai Ketua Perdana JMSI Tabagsel 2025: Awal Baru bagi Pers Digital Dimulai

Kapolres AKBP Diari Astetika Dan Waka Polres Bagi Takjil Gratis Kepada Masyarakat Padang Lawas