WAKIL MENTERI PU RI TINJAU JEMBATAN KAYU ARO BEKAS TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI AROSUKA
WAKIL MENTERI PU RI TINJAU JEMBATAN KAYU ARO BEKAS TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI AROSUKA
News
Baca Juga:
- Wakil Bupati Asahan Buka Entry Meeting BPK RI, Pemerintah Siap Dukung Penuh Pemeriksaan Kepatuhan Keuangan Daerah
- Wakil Bupati Asahan Buka KPDK Pramuka 2026, Perkuat Kapasitas dan Jaga Solidaritas Kader
- Kemenkes RI Siapkan Revitalisasi RSUD Dr Tengku Mansyur, CMU Tanjungbalai Bakal Dilengkapi IGD hingga Ruang Operasi
Jakarta- Dinamika di tubuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menjadi sorotan publik setelah mundurnya dua pejabat eselon I setingkat direktur jenderal.
Peristiwa ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan mencerminkan pentingnya konsistensi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan taat regulasi.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pengunduran diri Aziz Andriansyah berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian. Kebijakan yang merujuk pada regulasi Kementerian PAN-RB tersebut menegaskan prinsip netralitas dan profesionalitas aparatur negara.
Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak boleh bersifat kompromistis, sekalipun menyangkut figur dengan rekam jejak panjang di institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aziz sendiri dikenal sebagai perwira yang pernah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari kapolres hingga jabatan di Mabes Polri.
Selain Aziz, Dirjen Perumahan Perdesaan M. Imran juga mengundurkan diri, meskipun alasan spesifiknya belum dipaparkan secara rinci.
Kondisi ini menuntut respons cepat dan tepat dari kementerian agar tidak mengganggu jalannya program strategis nasional, khususnya sektor perumahan rakyat.
Sebagai langkah antisipatif, PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Fokus utamanya adalah memastikan program prioritas seperti Program 3 Juta Rumah berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
*Perspektif Tata Kelola dan Solusi*
Peristiwa ini menjadi momentum refleksi bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya pada tataran kebijakan, tetapi harus menyentuh aspek implementasi yang konsisten. Ada beberapa langkah strategis yang dapat menjadi solusi ke depan:
Pertama, penguatan sistem seleksi pejabat berbasis integritas dan kepatuhan regulasi, termasuk verifikasi latar belakang jabatan ganda sejak awal. Kedua, peningkatan transparansi publik dalam setiap pergantian pejabat agar tidak menimbulkan spekulasi. Ketiga, penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah potensi konflik kepentingan.
Selain itu, edukasi publik juga penting agar masyarakat memahami bahwa pergantian pejabat bukan selalu indikasi krisis, melainkan bagian dari proses penataan kelembagaan menuju pemerintahan yang lebih akuntabel.
*Apresiasi dan Dukungan Publik*
Aktivis sekaligus Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba atau yang akrab disapa Edoy, memberikan tanggapan kritis namun konstruktif. Ia menilai langkah tegas Menteri PKP merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Ini langkah berani dan patut diapresiasi. Penegakan aturan harus menjadi fondasi utama agar program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat bawah, bukan sekadar proyek administratif," ujar Edoy.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program agar tidak terganggu oleh dinamika internal birokrasi. Menurutnya, keberhasilan program perumahan sangat ditentukan oleh integritas para pelaksana di lapangan.
Lebih jauh, Edoy menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Maruarar Sirait yang dinilai bekerja total dalam mendorong program perumahan rakyat. Sejumlah media nasional sebelumnya juga menyoroti gaya kepemimpinan Ara yang aktif turun ke lapangan, mempercepat realisasi program, serta menekankan efisiensi anggaran demi menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan agar masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap hunian layak. Program 3 Juta Rumah sendiri menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Pergantian pejabat di lingkungan PKP seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai proses penyehatan institusi. Dengan konsistensi penegakan aturan, transparansi, serta partisipasi publik, sektor perumahan nasional berpotensi menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.
Pada akhirnya, yang menjadi ukuran bukan siapa yang menjabat, melainkan sejauh mana kebijakan benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
WAKIL MENTERI PU RI TINJAU JEMBATAN KAYU ARO BEKAS TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI AROSUKA
News
PTP N lV Regional ll kebun Marihat Ulu, Nagori Silampuyang Tanam Perdana Tahun 2026
News
Medan sumut24.coRianto SH MH Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara tidak berhenti memberikan apresiasi dan dukungan pe
News
sumut24.co MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Juara III untuk kategori Media Audiovisual, Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah
kota
&lrmBupati Solok Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana dan Gladi Posko Erupsi Gunung Api TalangKabupaten Solok I Sumut24.co&lrm Bupati Solok, Suma
News
JAKARTA Rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, digeledah Bareskrim Polri karena diduga digunakan sebagai posko
News
Prof. Dr. Yuspar SH.,M.Hum. Jangan Semua Persoalan Utang dan Bisnis Dipidanakan, Hukum Harus Bedakan Penipuan dan Wanprestasi
News
Wali Kota Letnan Dalimunthe Gebrak Pertanian Padangsidimpuan! Metode PMAAS Bidik Lonjakan Produksi Padi 30 Persen
News
Rahmat Nasution Resmi Jadi Ketua Golkar Tapsel, Konsolidasi BesarBesaran Jadi Agenda Pertama
News
sumut24.co Binjai, Era protes nilai di arena pencak silat dipastikan berakhir. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (PORPROVSU) 2026 caba
News