Wali Kota Medan Terapkan Sistem Digitalisasi Untuk Menutup Peluang Korupsi Di Pemko Medan

777
 

Medan I Sumut24.co
Pemko Medan terus berupaya membuka peluang korupsi di lingkungan Pemko Medan, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi di berbagai sektor yang dianggap rawan terjadinya korupsi.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution,SE.,MM ketika menjadi narasumber dalam acara bimtek & kolaborasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Kota Medan, di gedung GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Kec. Medan Petisah, Kamis (10/6).

Dalam acara tersebut juga hadir narasumber lainnya yaitu K. Kusdwidtanto S selaku Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dihadapan para mahasiswa yang hadir, Wali Kota Medan mengatakan korupsi merupakan penyakit mental yang sejak lama terjadi sehingga jika dibiarkan maka akan memberikan efek yang sangat berbahaya. Karena itulah Pemko Medan terus berupaya agar tindakan korupsi ini tidak terjadi dengan cara menerapkan digitalisasi di lingkungan Pemko Medan sehingga peluang untuk melakukan korupsi tertutup.

“Ini menjadi sebuah penyakit mental yang jika tidak bisa diubah dari sekarang bisa memberikan efek yang sangat berbahaya. Kami dari Pemko Medan terus berupaya menutup lubang tindak pidana korupsi sekecil apapun. Salah satunya dengan mengubah sistem digitalisasi. Saya yakin sistem baru ini secara perlahan akan mengubahnya korupsi mental, karena dengan sistem digitalisasi akan memperkecil peluang untuk korupsi.” kata Wali Kota Medan yang hadir bersama Kepala Kesbangpol Kota Medan, Sulaiman Harahap, Plt Inspektur Kota Medan, Laksamana Putra dan Camat Medan Petisah, M. Agha Novrian.

Selain untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, penerapan digitalisasi di kota Medan ini juga mempercepat pelayanan dan mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu digitalisasi yang sudah diterapkan di kota Medan adalah mencari pembayaran parkir kendaraan.

“Meskipun baru beberapa ruas jalan saja yang kita gunakan digitalisasi untuk pembayaran parkir tetapi hasilnya sudah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Medan, sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat tetapi juga mencegah terjadinya kebocoran PAD.”ujarnya.

Selain itu, lanjut Wali Kota Medan lagi, penerapan sistem digitalisasi juga telah dilakukan dalam hal pengadaan barang dan jasa serta proyek. Dengan sistem ini maka pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu secara langsung dengan penyedia barang dan jasa ataupun kontraktor yang mengerjakan proyek.

“Dengan sistem digitalisasi yang ada saat ini pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu langsung dengan kontraktor, ini menutup terjadinya korupsi.”lanjutnya.

Meskipun sistem digitalisasi ini mulai diterapkan di lingkungan Pemko Medan, namun Wali Kota Medan tetap mengharapkan dukungan dan kolaborasi bersama dengan masyarakat. Artinya masyarakat juga harus ikut bersatu dengan Pemko Medan.

“Kota Medan milik kita semua, karenanya masyarakat harus ikut serta menyatukan Pemko Medan, apabila pekerjaan kami sudah keluar dari integritas atau keluar dari yang telah kami dapatangkan maka saya berharap masyarakat mau mengingatkanya.” harap Wali Kota Medan.