Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sumut Sarang Mafia dan Manipulasi Tender, LIPPSU Surati KPK Segera Geledah Kantor PBJ dan BKAD Sumut.

Baca Juga:

• Bongkar Mafia Biosolar! Pengusutan BBM Subsidi Ilegal Terus Bergulir, Kasat Reskrim Polres Tapsel: Penyidik Bekerja Berdasarkan Fakta
• Kasus Dugaan Korupsi Smart Board Dilapor ke KPK, Aliansi BEM : KPK Diminta Periksa Faisal Hasrimi & Ex Kejati Sumut Idianto
• Pemprov Sumut Data 9.759 Usulan CPNS tahun 2026

MEDAN-Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) melalui suratnya nomor : A.2.57.SK.L.VII.2025.M.SU, tertanggal 08 Juli 2025, lampiran 1 (satu) Set dengan Perihal : Mohon KPK Segera Menggeledah Biro PBJ dan BKAD Provinsi Sumatera Utara.

"LIPPSU surati KPK dan mendesak untuk dilakukan penggeledahan Biro PBJ Provinsi Sumatera Utara, disitu sarangnya Manipulasi dan Mafia Tender, bila biro tersebut di geledah akan banyak ditemukan manipulasi data lelang/tender, baik sebelum adanya OTT maupun sesudah itu", hal ini disampaikan Azhari A.M Sinik Direktur Eksekutif LIPPSU pada wartawan Sabtu, 12 Juli 2025

Penggeledahan Kantor PBJ Pemprov Sumut, merupakan sarana vital dalam proses pelelangan dan sangat urgent digeledah terkait kasus OTT proyek infrastruktur jalan di Sumut oleh KPK agar nantinya akan ditemukan kasus lainnya.

"Biro PBJ itu sarana vital dalam proses tender dan lelang pengadaan barang jasa Pemprovsu melalui sistem elektronik. Dan kita mendesak KPK harus menggeledah CPU dan ruangan PBJ yang berada di Kantor Gubsu dalam mencari bukti tambahan agar semakin terang modus mafia lelang dan korupsi e-catalog yang menyebabkan OTT," ungkap Azhari Sinik yang juga Ketua LPPE (Lembaga Pemerhati Pelelangan Elektronik).

Dalam surat LIPPSU juga meminta KPK untuk segera menggeledah kantor BPKAD Provsu, selain Kantor PBJ yang belum digeledah KPK, Ari Sinik juga meminta agar Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut ikut juga digeledah, ada kaitannya dengan dipaksanya mundur Rahmadhani sebagai Kaban BKAD, apalagi Komisi D DPRD Sumatera Utara tidak mengetahui adanya anggaran proyek jalan yang jadi OTT KPK pada Dinas PUPR Sumut.

"Kedua kantor tersebut sangat vital dalam sistem birokrasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini berkaitan langsung dengan kondisi keuangan APBD Sumut. Dan sangat mungkin bukti tambahan dapat diperoleh dari kedua kantor tersebut, terlihat dari di paksanya mundur mantan Kaban BKAD Sumut, 19 Mei 2025 Rahmadhani Lubis, kata Ari Sinik

Lanjut Ari Sinik, KPK seharusnya sudah menjerat Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi khusus proyek infrastruktur jalan yang dilakukan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Cs, KPK seharusnya transparan, bukti autentik untuk menjerat Bobby Nasution itu sudah ditangan KPK, kenapa KPK masih berandai dan berputar putar, hari ini masyarakat Indonesia menunggu keberanian KPK, martabat KPK hari ini dipertaruhkan di depan publik, pungkasnya.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bongkar Mafia Biosolar! Pengusutan BBM Subsidi Ilegal Terus Bergulir, Kasat Reskrim Polres Tapsel: Penyidik Bekerja Berdasarkan Fakta

Kasus Dugaan Korupsi Smart Board Dilapor ke KPK, Aliansi BEM : KPK Diminta Periksa Faisal Hasrimi & Ex Kejati Sumut Idianto

Pemprov Sumut Data 9.759 Usulan CPNS tahun 2026

Bupati Tulungagung Terseret Kasus Pemerasan, Dana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi hingga THR Forkopimda

LIPPSU Salurkan 300 Paket Sembako untuk Kaum Duafa di Medan dan Aceh Tamiang

Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK