BPJS Kesehatan Diharapkan Segera Selesaikan Tunggakan Rp19 M Kepada RS Pirngadi

Medan|SUMUT24 Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, berharap agar BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan sebesar Rp19 miliar kepada RSUD Dr Pirngadi Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Dukung Turnamen Pingpong Lansia Sambut HLUN 2026
• Kasus Video Profil Desa Di Kabupaten Karo Membongkar Tabir Disparitas Hukum, Boin Silalahi & Rekan Ajukan PK Tuntut Keadilan Setara bagi Amry Pelawi
• Permohan Izin Tambang Batu Siregar Aek Nalas Segera Diajukan

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji pegawai non ASN,” kata Sekda kepada jajaran BPJS Kesehatan Pusat yang dipimpin, Dr dr H Bayu Wahyudi MKes MM, selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Kerjasama, saat berkunjung ke Balaikota Medan, Kamis (14/11).

Selain tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar tersebut, Sekda, juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020 akan memberatkan APBD Kota Medan.

“Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570 orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI),” katanya.

Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp23.000/bulan meningkat menjadi Rp42.000/bulan, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp19.000.

Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan, ungkapnya, Pemko Medan menganggarkan Rp111 miliar lebih untuk peserta PBI. “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Sekda berharap, kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat dapat menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Sementara Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat, Dr dr H Bayu Wahyudi MKes MM, mengatakan tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia.

“Tunggakan itu kita sebut gagal bayar (hutang). Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Adapun upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas Bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp23.000/bulan naik menjadi Rp42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp51.000/bulan menjadi Rp110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp80.000/bulan menjadi Rp160.000/bulan.

Kemudian, imbuhnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp9 triliun kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut. “Sisa gagal bayar yang Rp10 triliun lagi sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota Medan Rico Waas Dukung Turnamen Pingpong Lansia Sambut HLUN 2026

Kasus Video Profil Desa Di Kabupaten Karo Membongkar Tabir Disparitas Hukum, Boin Silalahi & Rekan Ajukan PK Tuntut Keadilan Setara bagi Amry Pelawi

Permohan Izin Tambang Batu Siregar Aek Nalas Segera Diajukan

PLN UID Sumut dan Kejati Sumut Perkuat Kolaborasi Hukum, GCG, dan Layanan Kelistrikan Berintegritas

Wujudkan Masa Depan yang Lebih Baik: Sekda Asahan Pimpin Langkah Revisi RTRW Hingga 2046

Dua Tahun Kantongi Hibah Rp1,5 Miliar! KORMI Asahan Diduga Kerja Sepintas, SPJ Akan Dilaporkan ke Kejari