Bupati Solok terima audensi AMS terkait Tolak keras pengesahan undang-undang cipta kerja (Ciptaker) Omnibus law

ARo Suka |Sumut24

Baca Juga:

• Di Konferensi V PWI Madina, Bupati Madina Saipullah Nasution Tekankan Fungsi Pers sebagai Kontrol Sosial
• Peduli Pascabanjir, AKBP Wira Prayatna Serahkan Bantuan Material ke Masjid Babussalam Hutaimbaru Padangsidimpuan
• Rakor Stunting 2025 Dibuka Wabup A Fauzan Nasution, Bahas Strategi dan Program 2026 Pemkab Palas

Bupati Solok H Gusmal SE.MM dan DPRD Kabupaten Solok terima audensi dari AMS (Aliansi Mahasiswa Solok) terkait Tolak keras pengesahan undang-undang cipta kerja (Ciptaker) Omnibus law, audensi tersebut berlangsung di ruang Solok nan indah Aro Suka.

Dalam orasinya Aliansi Mahasiswa Solok menyampaikan aspirasi mereka dan menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok beserta DPRD Kabupaten Solok, untuk bersama-sama menolak disahkanya UUD Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR-RI.

Bupati Solok H.Gusmal, SE.MM dalam sambutannya di audiensi bersama Aliansi Mahasiswa Solok mengucapkan terimakasih kepada Aliansi Mahasiswa Solok yang sudah hadir guna mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menyikapi UU Ciptaker tersebut. Tak hanya itu bupati Solok mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok menyambut baik jalan yang ditempuh oleh Aliansi Mahasiswa Solok dalam menyikapi UU Ciptaker dengan cara Audiensi.

“Saya belum bisa memutuskan atau memberikan pendapat, untuk menerima ataupun menolak UU Ciptaker, sebelum adanya draf resmi dari Pemerintah Pusat,” ungkap bupati.

Namun begitu bupati menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Mahasiswa Solok yang memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan jalan yang tepat.

“Sampai hari ini kami Pemerintah Daerah belum menerima draf nya dari pemerintah pusat mengenai UUD Cipta Kerja ini,” terang bupati.

Sejatinya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Solok, dan berjanji untuk menyampaikan apirasi Aliansi Mahasiswa Solok kepada Pemerintah Pusat.

Sementara itu Wakil Ketua FPRD Kabupaten Solok Lucky Efendi menyampaikan kami di DPRD Kabupaten Solok juga belum mendapat/melihat draft resmi UU Cipta kerja ini dari pemerintah pusat

DPRD kabupaten solok siap untuk meneruskan aspirasi aliansi mahasiswa solok ini ke pemerintah pusat dan DPR RI

DPRD Kabupaten Solok menyatakan hal yang sama bahwa dalam memberikan pendapat tentang UU cipta kerja ini, DPRD Kabupaten Solok menunggu draft UU cipta kerja secara resmi dari pemerintah pusat.

di akhir audensi tersebut Penandatanganan keabsahan surat penolakan yang dibawa aliansi mahasiswa oleh wakil ketua DPRD Kab. Solok untuk ditindak lanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat.(Eli)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Di Konferensi V PWI Madina, Bupati Madina Saipullah Nasution Tekankan Fungsi Pers sebagai Kontrol Sosial

Peduli Pascabanjir, AKBP Wira Prayatna Serahkan Bantuan Material ke Masjid Babussalam Hutaimbaru Padangsidimpuan

Rakor Stunting 2025 Dibuka Wabup A Fauzan Nasution, Bahas Strategi dan Program 2026 Pemkab Palas

Kapolda Sumut: Kondisi Pascabencana Berangsur Pulih, Akses Jalan dan Ibadah Natal Jadi Prioritas

KAMAK Desak Kejati Sumut Periksa Sekwan DPRD Sumut, Dugaan Korupsi Anggaran Mencuat

Jaksa Agung Copot Kajari Medan, Publik Soroti Mandeknya Penanganan Kasus Korupsi Zaman eks Walikota Medan