Bupati Sergai Terima LHP LKPD TA 2015

SERGAI| SUMUT24 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap kinerja keuangan yang bersumber dari APBD 2015 Pemkab Serdang Bedagai (Sergai).

Baca Juga:

• El Adrian Shah Buka Peluang Reshuffle Pengurus DPD Hanura Sumut
• Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Pedagang Tak Dilarang Berjualan di Alun-alun
• Relokasi Chapel USU Untuk Renovasi, Fasilitas Ibadah Tetap Disediakan Selama Proses Pembangunan

Hal ini diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sergai Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diserahkan Ketua Perwakilan BPK Sumut VM Ambar Wahyuni, kepada Bupati Soekirman dan Ketua DPRD Syahlan Siregar, bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provsu di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/6).

Selain Sergai, kepala Daerah lain yang turut menerima LHP LKPD pada kesempatan yang sama antara lain dari Kabupaten Karo, Batubara, Tapanuli Tengah dan Kabupaten Asahan.

Turut hadir pada kesempatan ini Inspektur Sergai Seprinal, Kadis PPKA Gustian, Sekwan Suprin, dan Kabag Humas Indah Dwi Kumala.

Usai menerima LHP, Bupati Sergai Soekirman melalui Kabag Humas. Indah Dwi Kumala mengemukakan ada 3 hal yang menjadi pengecualian dari BPK Perwakilan Provsu, yakni permasalahan asset tetap, akumulasi penyusutan dan beban operasi. Permasalahan asset tetap yang muncul akibat masih terhambatnya koordinasi Pemkab Sergai dengan Deli Serdang untuk mendapatkan daftar asset yang diserahkan kepada Pemkab Sergai.

“Untuk itu, Bupati sudah memerintahkan kepada SKPD terkait agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provsu khususnya permasalahan yang berkaitan dengan asset daerah agar segera dibenahi,” kata Indah Dwi Kumala.

Lebih lanjut dikatakan Indah, Kepala BPK Perwakilan Provsu Ambar Wahyuni juga mengemukakan perubahan pelaporan keuangan pemerintah saat ini dari sistem laporan berbasis kas beralih menjadi pelaporan berbasis akrual kemungkinan menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi pelaporan oleh Pemkab Sergai.

“Diharapkan kedepannya semua permasalahan dan pengecualian dapat diminimalisir bahkan kita hilangkan,” ujar Indah Dwi Kumala.(bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

El Adrian Shah Buka Peluang Reshuffle Pengurus DPD Hanura Sumut

Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Pedagang Tak Dilarang Berjualan di Alun-alun

Relokasi Chapel USU Untuk Renovasi, Fasilitas Ibadah Tetap Disediakan Selama Proses Pembangunan

Dibekali Pembekalan Digital, 39 Duta Pramuka Padang Lawas Resmi Dilepas Menuju Jamnas XII Cibubur

Adu Jeli dan Kekuatan, Ratusan ASN Pemkab Madina Semarakkan Lomba Tradisional HUT ke-81 RI

Bukan Cuma Kenyang, Pemko Padangsidimpuan Soroti Asupan Gizi Korban Bencana Lewat Bantuan Telur dan Kacang Hijau