Mendagri Beri Tenggat Waktu Pencairan NPHD Paling Lambat Minggu Depan

 

Baca Juga:

• Deli Serdang Dorong Hilirisasi Ubi Kayu dari Lahan ke Pasar Global
• Wamendagri: Deli Serdang Termasuk Kabupaten Ber-APBD Besar, Tantangannya Setara Gubernur
• Yemima Dinobatkan sebagai Putri Otonomi Indonesia 2026

MEDAN I SUMUT24.co Mendagri Tito Karnavian menyampaikan saat ini hanya sebagian kecil daerah di Sumut yang belum mencairkan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan, seperti Mandailing Natal dan Samosir. Walau begitu usai Rakor yang dihadiri 23 kepala daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada berkomitmen untuk segera merealisasikan NPHD, ucapnya saat Rakor Kesiapan Pelaksaan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Jumat (3/7),

 

“Sebelum ke sini, Saya langsung berkoordinasi dengan Pak Edy (Gubernur Sumut) lewat telepon terkait ‘rapor merah’ ini dan langsung direspons beliau. Pak Edy langsung koordinasi dengan kepala-kepala daerah dan hasilnya langsung terlihat,” kata Tito, saat memberikan sambutan.

 

Tito mengingatkan kepala daerah agar menyelesaikan pencairan NPHD paling lambat minggu depan. Hal ini dikarenakan 15 Juli 2020, petugas KPUD mulai pemutakhiran data yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

 

“Pemda yang realisasinya belum 100% paling lambat minggu depan untuk pencairan, karena 15 Juli sudah mulai pemutakhiran data door to door. Dan kabar baiknya Madina dan Samosir berkomitmen menyelesaikannya 7 Juli. Ini untuk pengamanan, operasional dan proteksi petugas KPUD terhadap Covid-19,” pungkas Tito.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Deli Serdang Dorong Hilirisasi Ubi Kayu dari Lahan ke Pasar Global

Wamendagri: Deli Serdang Termasuk Kabupaten Ber-APBD Besar, Tantangannya Setara Gubernur

Yemima Dinobatkan sebagai Putri Otonomi Indonesia 2026

Mahasiswa UIN Sumut Gelar Aksi, Desak Pencopotan AS Terkait Dugaan KDRT dan Perselingkuhan

Ketua I TPI Medan H. Ikrom Helmi Nasution Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

BEM se-Sumut: Reformasi Jilid II Harus Melahirkan Solusi, Bukan Sekadar Slogan