SIMB RSU Medan Labuhan Sarat Pelanggaran

SIMB RSU Medan Labuhan Sarat Pelanggaran

Baca Juga:

• Optimalkan Pertumbuhan padi, Babinsa Ngembul Bantu Petani Bersihkan Rumput Liar
• 25 Wakil Menteri Masih Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Putusan MK Tegaskan Larangan
• Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar Sepakati Dukungan Pembangunan Batalyon TP 951

Medan I Sumut24

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Sakit Umum (RSU) di Kecamatan Medan Labuhan pada tahun 2018 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan serta memiliki pagu sebesar 112 juta rupiah lebih yang dimenangkan oleh PT.Guna Karya Nusantara disinyalir sarat akan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (26/2/).

Menurutnya, diduga kuat akhir November 2018 pemerintah kota Medan lewat Khairunisa,SE,MM selaku Bendahara Umum telah melakukan pencarian dana untuk Pembayaran Biaya Retribusi IMB Untuk Pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kecamatan Medan Labuhan sebesar Rp359 juta rupiah lebih kepada PT.Guna Karya Nusantara, sebagaimana tertera pada Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) dengan No.SPM : 830/SPM-LS/DPKP2R/XI/2018.

Terkait hal ini Khairunisa tidak pernah bisa ditemui di kantornya dan pesan singkat yang dikirim kepadanya tidak pernah dibalas.

Sementara pada Bill Of Quantity (BQ) tahun 2018 untuk unit kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Medan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Tipe C di Kecamatan Medan Labuhan dinyatakan bahwa Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) seluas lebih kurang 13.300m2 7 (tujuh) lantai ke Pemerintah Kota Medan adalah nol rupiah.

Dari kedua alat bukti tersebut diatas, menurut Ketua LSM Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak, sudah bertolak belakang. “Mengapa BQ menyatakan bahwa Pengurusan SIMB adalah nol rupiah sementara disisi lain lewat SPPD dinyatakan bahwa untuk Pembayaran Biaya Retribusi IMB adalah sebesar 359 juta rupiah lebih. Ini perlu diklarifikasi dan disinyalir ada yang bermain disini,” tegas Ridwanto Simanjuntak.

Adi Cahyadi selaku kepala bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan beberapa waktu yang lalu kepada LSM Suara Proletar menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut karena hal itu bukan bidang pekerjaannya.

Disisi lain Qamarul Fattah selaku Kepala Dinas Perizinan Terpadu Kota Medan beberapa waktu yang lalu kepada LSM Suara Proletar menyatakan bahwa mungkin saja hal itu (Pembayaran Biaya Retribusi IMB-red) tidak tertera di BQ akan tetapi tertera pada dokumen lainnya.

Berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh LSM Suar Proletar, diduga kuat pembayaran IMB tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor:5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana Pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa Tidak termasuk Objek Retribusi Pelayanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Demikian pula pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan. Bahkan pasal 34 menyatakan bahwa Retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), disetor ke Kas Daerah.

Lebih lanjut Ketua LSM SUARA PROLETAR menyatakan bahwa menurut sumber yang layak dipercaya penerbitan IMB Rumah Sakit Umum Tipe C di Kecamatan Medan Labuhan tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang antara lain menyatakan bahwa Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf C meliputi : a.penilaian dokumen secara teknis sebagaimana tertera pada pasal 34 serta pasal 35 ayat 3 yang menyatakan bahwa Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung, pemerintah daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis.

Demikian juga pasal 36 ayat 3 yang menyatakan bahwa Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Optimalkan Pertumbuhan padi, Babinsa Ngembul Bantu Petani Bersihkan Rumput Liar

25 Wakil Menteri Masih Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Putusan MK Tegaskan Larangan

Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar Sepakati Dukungan Pembangunan Batalyon TP 951

Menjaga Gerbang Negeri dari Siem Reap: Indonesia dan Politik Baru Perbatasan Keimigrasian

Silaturahmi Bulanan UNPAB Perkuat Kebersamaan dan Berikan Apresiasi bagi Dosen Berprestasi

Taekwondo Berastagi Juara Umum SNTC, Raih Piala DPR RI DR. H. Musa Rajekshah