Sergai tak  ada Konflik Persoalan alat Tangkap

Serdang Bedagai i Sumut24.co

Baca Juga:

• Gandeng BRIN dan Harika Foundation, BPKH Cetak Gen Z Jadi "Dai Sejuta Mimbar" Edukasi Haji Muda
• Tempo 24 Jam,Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Pelaku Terpaksa Ditembak Mencoba Melawan Petugas
• Wujudkan Pembelajaran Berkualitas, UNPAB Perbarui RPS dan Bahan Ajar Semester Ganjil 2026/2027

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman, rabu (3/10) menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Penanganan Konflik Sosial Nelayan Tradisional dan Nelayan Modern di Wilayah Sumatera Utara (Sumut) bertempat di Aula Rapat Sinabung Mapolda Sumut.

Rakor yang dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto SH tersebut juga dihadiri oleh para Bupati/Walikota, Kapolres se-Sumut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten/kota, Manajemen PT Pertamina (Persero), serta pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Soekirman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Sergai saat ini belum ada konflik yang ditimbulkan karena persoalan alat tangkap antara nelayan. Beberapa konflik yang muncul hanya sebatas nelayan luar daerah yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Sergai, namun hal tersebut tidak signifikan.

Dikatakan Bupati Soekirman, bahwa kekondusifan wilayah perairan dan nelayan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui dinas terkait yang selalu memberikan pembinaan yang baik dan pemberian bantuan alat tangkap kepada para nelayan yang membutuhkan.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, SH mengatakan bahwa Rakor ini dilatar belakangi oleh banyaknya konflik yang muncul di wilayah perairan Sumut yang diakibatkan oleh ketidakpuasan nelayan tradisional terhadap aksi nelayan yang mempergunakan alat tangkap semi modern dalam menangkap ikan. Seperti kasus yang terbaru adalah penembakan nelayan di Tanjung Balai sebagai akibat dari konflik alat tangkap tersebut.

Dalam Rakor tersebut, Kapolda juga menyampaikan 4 poin kesepakan yakni, pertama menjadwalkan dan memverifikasi para nelayan di daerah yang menggunakan alat tangkap kualifikasi modern dan semua modern. Kedua pembersihan sendimentasi di muara masing-masing perairan.

Ketiga penghargaan kepada para nelayan melalui bantuan sosial yang diberikan setelah proses verifikasi, serta yang keempat adalah pengadaan dan penyediaan bahan bakar untuk nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola oleh BUMD.

“Diharapkan setelah dilaksanakannya keempat poin kesepakatan tersebut, maka akan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik antara nelayan,”ungkap Kapolda.(Bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gandeng BRIN dan Harika Foundation, BPKH Cetak Gen Z Jadi "Dai Sejuta Mimbar" Edukasi Haji Muda

Tempo 24 Jam,Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Pelaku Terpaksa Ditembak Mencoba Melawan Petugas

Wujudkan Pembelajaran Berkualitas, UNPAB Perbarui RPS dan Bahan Ajar Semester Ganjil 2026/2027

Wakil Bupati Asahan Pimpin Jajaran Forkopimda Simak Pidato Kenegaraan Presiden, Swasembada Pangan & Energi Jadi Kebanggaan Nasional

Ijeck Apresiasi Arah Pembangunan Prabowo, Dorong Program Nasional Berkesinambungan

Polsek Tanjung Morawa Amankan Terduga Pelaku Curat Sepeda Motor