Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026
Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko PascaPemilu 2026
News
Baca Juga:
P Siantar I Sumut24.co
Wali Kota Sampaikan Tanggapan Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Pematang Siantar terhadap Ranperda APBD 2024, di Ruang Harungguan DPRD Kota Pematang Siantar, Sabtu (11/11/2023)
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Rapat Paripurna XI, Penyampaian Nota Jawaban Wali Kota Pematang Siantar Atas Tanggapan dalam Bentuk Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pematang Siantar terhadap Ranperda Kota Pematang Siantar tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Rapat digelar di Ruang Harungguan DPRD Kota Pematang Siantar, Sabtu (11/11/2023).
dr Susanti mengucapkan terima kasih kami kepada DPRD atas tanggapan, pertanyaan, saran, harapan, imbauan, dan masukan yang telah diberikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pematang Siantar.
“Kami menyadari hal itu merupakan gambaran kepedulian dan komitmen yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Pematang Siantar, dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mensukseskan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat Kota Pematang Siantar yang Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas,” terang dr Susanti.
Terkait pengembalian luas wilayah Kota Pematang Siantar, kata dr Susanti, Pemerintah Kota (Pemko) telah melakukan langkah-langkah percepatan pengembalian luas wilayah sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan harmonisasi antara Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Atas tanggapan tentang toleransi keberagaman umat beragama, dr Susanti menjelaskan Pemko selalu berupaya untuk tetap memelihara toleransi umat beragama dan memiliki komitmen teguh dalam melestarikan kerukunan antar suku dan etnis di Kota Pematang Siantar.
Terkait banjir dan longsor, sambung dr Susanti, Pemko tetap berkoordinasi aktif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut maupun pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana ataupun upaya antisipasi, dan melakukan kegiatan mitigasi struktural bencana, serta menyediakan pengaduan layanan (call center) selama 24 jam.
Atas harapan DPRD agar Pemko lebih teliti dalam menghitung pendapatan dan belanja daerah serta dapat mengelola kekayaan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dr Susanti mengatakan sudah menjadi komitmen bersama untuk tetap mengelola kekayaan daerah dan meningkatkan PAD dengan terus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber potensi yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dengan meningkatnya PAD, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar dapat terwujud.
Atas pertanyaan tentang pengurusan bantuan sosial (bansos), dr Susanti menerangkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi syarat utama agar bisa menjadi penerima bantuan sosial. Selanjutnya warga yang diusulkan menerima bansos adalah hasil dari musyawarah kelurahan yang dihadiri lurah, babinsa, pihak kepolisian, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), RT/RW, tokoh masyarakat, TKSK, dan pendamping PKH.
“Perlu kami informasikan pemerintah kota tetap aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tukasnya.
Terhadap langkah konkret pelayanan kesehatan dalam penggunaan BPJS Kesehatan/KIS, dijelaskan dr Susanti, peserta merupakan penduduk yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah kota hingga 01 November 2023 sebanyak 22.564 jiwa. Saat ini semua peserta pada segmen ini kepesertaannya aktif dan tidak ada kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Bagi peserta PBI JK (PBI APBN) yang baru terdaftar, BPJS Kesehatan telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dikirimkan ke peserta melalui Kantor Pos. Untuk peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI JK, namun dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, rencananya akan diinformasikan hal penonaktifan tersebut kepada peserta melalui kelurahan yang dijadwalkan dilakukan selambat-lambatnya minggu kedua Desember 2023.
“BPJS Kesehatan bersinergi dengan pemerintah kota melalui BPJS keliling turun ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan informasi dan membuka pendaftaran peserta JKN, khususnya segmen peserta mandiri,” sebut dr Susanti.
dr Susanti pun berharap penjelasan dan jawaban yang disampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pematang Siantar terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) TA 2024, dengan harapan dapat diterima dengan baik.
“Apabila dari penjelasan kami tersebut masih ada yang kurang menyentuh terhadap apa yang dimaksudkan oleh dewan yang terhormat, kami akan memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan pada rapat-rapat selanjutnya,” pungkasnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ronald Darwin Tampubolon SH. Dihadiri anggota DPRD, Pj Sekda, para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan pimpinan OPD Kota Pematang Siantar.lp
Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko PascaPemilu 2026
News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Sosial dan BPBD Pakpak Bharat mulai menyalurkan bantuan bagi kor
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota Tanjungbalai terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, perikanan dan pe
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus melakukan pembenahan terhadap infrastruktur dan sarana prasarana kota.
News
sumut24.co Deliserdang, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, meresmikan Program Sri
News
sumut24.co ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten A
News
sumut24.co MEDAN, Universitas Prima Indonesia (UNPRI) kembali menghadirkan warna baru dalam penyambutan mahasiswa baru melalui Pengenalan K
kota
sumut24.co ASAHAN, Kasus penerbitan ratusan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diduga berada di kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
News
Malam Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila 2026, MPW PP Sumut Kembali Kobarkan Semangat Kebangsaan di Tugu Ampera
News
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah sebagai salah
Ekbis