Massa AMSS Minta Muspida Simalungun Tegas Tangani Tanah Adat, Tangkap dan jangan kasih ruang kepada LAMTORAS 

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

SIMALUNGUN I Sumut24.co Massa Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas (ASS) yang diketuai Ringkot Damanik yang juga Ketua LPM Kelurahan Sipolha menggelar aksi damai ke Kantor DPRD Simalungun, Kamis (6/4/2023).

Aksi ini diterima langsung Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Bupati Simalungun yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Albert Saragih dan Kapolres Simalungun yang diwakili Kapolsek Raya AKP Alwan.

Dalam orasinya, Ringkot mengatakan kekecewaannya karena sekelompok orang yang menyatakan dirinya LAMTORAS (Lembaga Adat Masyarakat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas) seenaknya menyatakan pemilik lahan seluas 2050 Ha di areal konsesi HTI yang dikelola PT. TPL dengan dalih tanah adat Sihaporas.

“Tangkap dan jangan kasih ruang kepada LAMTORAS,” tegas Ringkot.

Ringkot juga menegaskan bahwa di tanah Habonaron do Bona, tidak ada dikenal tanah adat. Dijelaskannya bahwa Simalungun didirikan oleh Raja Marpitu maupun Raja Maropat atau dikenal dengan Sisadapur (Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba).

ASS menyatakan mengutuk tindakan anarkis LAMTORAS yang berupaya mengulayatkan wilayah Sihaporas-Sipolha dengan merekayasa sejarah. Mendesak institusi Kepolisian menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh LAMTORAS yang seolah-olah kebal hukum di wilayah Sipolha-Sihaporas.

“Jika tindakan LAMTORAS tidak disikapi dengan serius oleh pihak Muspida Simalungun, Aliansi Sipolha-Sihaporas siap untuk melawan dan memerangi LAMTORAS, jika itu yang bapak-bapak inginkan,” tegas Ringkot.

DPRD Simalungun diminta untuk mendorong Bupati Simalungun agar serius menyikapi issu tanah adat di wilayah Sihaporas agar memiliki kepastian hukum.

PT TPL selaku pemegang konsesi juga diminta untuk segera mengusir LAMTORAS. Menurut ASS, PT. TPL selama ini dinilai melakukan pembiaran atas sikap penguasaan lahan yang dilakukan LAMTORAS.

Ketua DPRD menyatakan sangat mengapresiasi kehadiran ASS dan meminta agar tetap menghidari tindakan anarkis. Hal ini juga diamini oleh yang mewakili Bupati dan Kapolres Simalungun.

Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan ASS di ruangnya, Ketua DPRD memastikan usai lebaran mendatang akan mengaturkan jadwal agar Muspida Simalungun bersama ASS akan turun ke Sihaporas. (ES)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir