Pemkab Labuhanbatu Gelar Rapat Terkait Sosialisasi dari KPK Masalah Survei Penilaian Integritas Tahun 2022

LABUHANBATU | SUMUT24.co Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sosialisasikan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022, yang melibatkan 628 Kementerian dan Lembaga atau Pemerintahan.

Baca Juga:

• Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo
• Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat
• Cegah Banjir Sejak Dini, Dandim 0212/Tapsel Bersama Sekda Padangsidimpuan Tanam Pohon Serentak

Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan resiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian dan Lembaga atau Pemerintah Daerah (KLPD).

Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing KLPD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi.

KLPD yang terdiri dari pegawai, pengguna layanan, atau mitra kerja sama, dan ekspert ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi anti korupsi di setiap instansi.

Maka dari itu, pemerintahan kabupaten Labuhanbatu melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Drs. Sarimpunan Ritonga M.Pd, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu, menggelar rapat terkait SPI yang  menyebutkan.

“Survei ini bukanlah hal yang ganjil. Namun, hal yang biasa sering kita lakukan setiap tahunnya. Terkhusus dinas pelayanan masyarakat, survei ini harus menjadi prioritas kita karena survei ini langsung dikendalikan dan dilaksanakan oleh KPK” sebutnya. Selasa (19/4/2022).

Ditambahkannya, “Jika ini tidak diprioritaskan ini akan memiliki efek yang tidak baik untuk pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, mari kita prioritaskan tuntaskan dengan posisi yang pantas di Tahun 2022” timpalnya.

Pada Tahun 2022 kita harus laksanakan pengisian SPI diawali dengan memberikan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Labuhanbatu. Karena banyaknya yang diperlukan untuk pengumpulan data terkhusus kepada OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, nanti data-data inilah yang akan digunakan KPK untuk pemeriksaan melalui konsultan survei.

Disisi yang sama, Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Ahlan Truna, SH menyampaikan, pada SPI tahun 2021 terhitung dari 628 Kementerian lembaga pemerintah daerah menghasilkan indeks sebesar 42 sampai dengan 91,7 dari sekolah interval 0 sampai 100.

Ahlan berharap, kerjasama kita para ASN harus benar-benar diperhatikan, kepedulian ASN harus ditunjukkan agar nilai capaian kita tidak dalam titik merah.

“Ini menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan betapa pentingnya SIP ini kepada masyarakat, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi” tutup Ahlan.

Dalam sosialisasi SPI yang di gagas oleh KPK tersebut, turut di hadiri Asisten II Ikramsyah Putra Nasution, Para Kepala OPD kabupaten Labuhanbatu. (Dedi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo

Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Cegah Banjir Sejak Dini, Dandim 0212/Tapsel Bersama Sekda Padangsidimpuan Tanam Pohon Serentak

HUT Bhayangkara ke-80, Wabup Atika Hadiri Doa Lintas Agama di Polres Madina, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri Humanis

13 Personel Polres Padangsidimpuan Terima Penghargaan Hari Bhayangkara ke-80, Aksi Heroik Tambal Jalan Berlubang Jadi Sorotan

Pejabat dan Mantan Pejabat Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Jubir Budi Prasetyo Masih Bungkam