Gubernur Sumut Beri Sanksi Tegas PT SMGP Madina

 

Baca Juga:

• Deli Serdang Dorong Hilirisasi Ubi Kayu dari Lahan ke Pasar Global
• Wamendagri: Deli Serdang Termasuk Kabupaten Ber-APBD Besar, Tantangannya Setara Gubernur
• Yemima Dinobatkan sebagai Putri Otonomi Indonesia 2026

Medan I  Sumut24.co

Sanksi tegas dijatuhkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, terhadap PT Sorik Merapi Gheotermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Mantan Pangkostrad itu menghentikan untuk sementara waktu operasional perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menghasilkan 90 MW tersebut.

Adapun penghentiannya adalah imbas dari kasus 58 orang warga Kecamatan Puncak Sorik Merapi yang menjadi korban keracunan gas hidrogen sulfida (H2S) diduga dari pipa gas PT SMGP, Minggu (06/03/22).

Sampai pada pertemuan Gubernur Edy Rahmayadi dengan pihak PT SMGP pada Kamis (10/03/22) kemarin, perusahaan pun belum bisa menyampaikan penyebab warga mengalami keracunan gas H2S.

“Dihentikan dulu sampai dibentuk tim untuk mengetahui apa persoalan sampai rakyat ini mengalami keracunan,” ujar Edy menjawab wartawan usai salat Jumat di Masjid Gubsu, Rumah Dinas Gubernur, Jumat 11/03/22.

“Kan dia H2SO asam sulfat, tetapi dari hasil paparan dia kemarin, paparan perusahaan bahwa tidak ada tanda-tanda dari asam sulfat, berarti ada yang salah. Itulah makanya dibentuk tim harus pasti tau sampai itu ditemukan,” ungkap Edy.

Ia menegaskan PT SMGP dapat beroperasi kembali jika sudah ditemukan penyebab pasti yang membuat warga keracunan. “Dihentikan operasional perusahaannya. Itu permintaan saya. Saya selaku gubernur, saya punya wewenang untuk itu. Dia dihentikan, sampai ditemukan, pastikan kenapa rakyat seperti itu,” tegas Edy.

Gubernur tak menampik jika PT SMGP itu memberi keuntungan bagi rakyat Sumut karena memproduksi 90 MW energi listrik. Namun menurutnya keselamatan warga Madina, jauh lebih berharga dari pada energi itu.

Bahkan jika nantinya PT SMGP beroperasi kembali, Edy mengingatkan agar tidak terulang kejadian serupa tidak dialami warga lagi. Jangan sampai terjadi 3 kali. “Makanya dia harus bisa pastikan itu kenapa. Kalau memang human error, iya harus kita tindak dong,” tegas Edy.

Tetapi kalau sebaliknya, yakni karena kondisi yang memaksa perusahaan tak bisa mencegah terjadinya kebocoran gas semisal faktor alam, harus dicarikan solusi terbaik bagi warga dan perusahaan.

“Kita win-win solution, kita relokasi desa (warga). Tapi kan harus pasti itu, tidak bisa kita mengandai-andai. Nggak boleh main-main, nyawa orang,” pungkas Edy.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Deli Serdang Dorong Hilirisasi Ubi Kayu dari Lahan ke Pasar Global

Wamendagri: Deli Serdang Termasuk Kabupaten Ber-APBD Besar, Tantangannya Setara Gubernur

Yemima Dinobatkan sebagai Putri Otonomi Indonesia 2026

Mahasiswa UIN Sumut Gelar Aksi, Desak Pencopotan AS Terkait Dugaan KDRT dan Perselingkuhan

Ketua I TPI Medan H. Ikrom Helmi Nasution Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

BEM se-Sumut: Reformasi Jilid II Harus Melahirkan Solusi, Bukan Sekadar Slogan