Dugaan Korupsi Dana JKN, Mantan Bendahara Puskesmas Glugur Darat Dituntut 7,5 tahun penjara

Medan I Sumut24.co Mantan Bendahara Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Glugur Darat, Esthi Wulandari (35) dituntut 7,5 tahun penjara, karena diduga  korupsi  dana kapitasi peserta  JKN (Jaminan Kesehatan Nasional ) sebesar Rp 2,7 milyar.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya
• Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah
• 115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

Selain itu, terdakwa Esthi juga dihukum denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan, dan ditetapkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 2.452.344.204, subsider 4 tahun penjara.

Tuntutan pidana Tipikor itu disampaikan JPU Kejari Medan Fauzan Irgi Hasibuan dalam sidang virtual di ruang Cakra-3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (29/11/2021).

Menurut JPU, terdakwa Esthi Wulandari terbukti bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.452.344.204.

Terdakwa, sebut JPU, melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat dakwaan primer.

Sesuai dakwaan, terdakwa selaku Bendahara Dana Kapitasi JKN secara bertahap sebanyak 8 kali mencairkan dana ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) TA 2019.

Puskesmas Glugur Darat Kota Medan TA 2019 mendapat Dana Kapitasi JKN   total keseluruhan sebesar Rp3.496.229.000 yang berasal dari BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) .

Saat mencairkan, terdakwa lebih dulu memuat cek tagihan dan diserahkan kepada kepala  Puskesmas Glugur Darat Rosita Nurjanah untuk ditandatangani.

Kacaunya, cek yang disiapkan atau  yang dibuat terdakwa hanya menuliskan nominal angka tanpa penulisan huruf nominal.

Sebelum dana kapitasi cair, terlebih dahulu  terdakwa menambahkan angka di depan angka bilangan dan menuliskan jumlah uang yang akan dicairkan.

Semestinya, dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, pembelian obat-obatan, serta alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Termasuk juga untuk pembelian ATK, cetak brosur, pembelian materai dan pembelian bensin ambulan.

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dikelola oleh Saksi Rosita Nurjanah selaku Kepala Puskesmas Glugur Darat beserta Bendahara Dana Kapitasi JKN yang dijabat oleh terdakwa Esthi Wulandari.

Hasil audit, kas Puskesmas Glugur Darat tekor sebesar Rp2.789.533.186, sekaligus sebagai kerugian keuangan negara.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai As’ad Rahim Lubis menunda persidangan hingga Senin pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) terdakwa.  (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya

Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah

115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50 : Harmoni Emas 5 Dekade, Buka Peluang Baru Kesejahteraan Asahan