Honorer PDAM Tirtanadi Tidak mau Tandatangan PHK Sepihak, PC IKA PMII  Medan : Itu Bukan Perjanjian Kontrak Tapi Jebakan

 

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Kukuh Pertahankan Gelar Kabupaten Informatif Lima Kali Berturut-turut di KI Award 2026
• Bupati Asahan Kukuhkan Pokja Bunda PAUD dan Lantik Bunda PAUD Se-Kecamatan, Perkuat Fondasi Pendidikan Anak Usia Dini
• Diterpa Kritik Pascabencana di Padangsidimpuan,Walikota Letnan Dalimunthe Pilih Buka Pintu Dialog, Bukan Menghindar

Medan I Sumut24.co

Semakin hari PDAM Tirtanadi Sumatera Utara semakin mengalami kemunduran. Baik dari segi pelayanan maupun dari segi management. Hal ini disampaikan oleh ketua PC IKA PMII kota Medan, Safrizal Elbatubara melalui keterangan tertulisnya Kamis, (23092021).

Menurut aktifis anti korupsi ini, selama ini diduga PDAM Tirtanadi selalu dipimpin oleh orang yang bermasalah hukum dan semena mena berkuasa dan berjabatan. “Jangankan rakyat pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik management di tubuh institusi plat merah itu juga kacau. Contoh dengan dipaksanya semua honorer menandatangani kesepakatan pemberhentian kontrak secara sepihak dan dengan paksaan,” beber Rizal.

Lebih jauh rizal menilai dengan dipaksakannya pembuatan kesepakatan pemberhentian kontrak kerja kepada seluruh honorer PDAM Tirtanadi dengan bahasa tidak menuntut apapun, tidak lain hanyalah akal akalan pihak PDAM untuk menghapus pesangon, “tahun sebelumnya tidak ada yang namanya kesepakatan pemberhentian kontrak kerja. Yang diminta hanya dua; pertama, surat permohonan perpanjangan kontrak dan kedua, surat pernyataan siap diberhentikan jika bermasalah. “Nah itu kok ada muncul lagi yang lain. Itu bukan perjanjian kontrak kerja tapi jebakan namanya. Karena dengan surat itu pihak PDAM bisa kapan saja memberhentikan para honorer.” Pungkas Wakil Sekretaris PCNU kota Medan ini.

Safrizal yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Relawan Bertuhan (Relawan Jokowi) mendesak pihak PDAM Tirtanadi agar segera membatalkan perjanjian yang menjebak dan merugikan para honorer itu. Dan membatalkan biaya administrasi air yg pernah PMII tuntut batalkan dan dibatalkan Gubernur Rizal Nurdin kala itu dan sekarang terbit lagi. “Demi keadilan. Batalkan itu. Jika tidak ini akan kami viralkan sampai istana negara,” tegas Rizal.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Asahan Kukuh Pertahankan Gelar Kabupaten Informatif Lima Kali Berturut-turut di KI Award 2026

Bupati Asahan Kukuhkan Pokja Bunda PAUD dan Lantik Bunda PAUD Se-Kecamatan, Perkuat Fondasi Pendidikan Anak Usia Dini

Diterpa Kritik Pascabencana di Padangsidimpuan,Walikota Letnan Dalimunthe Pilih Buka Pintu Dialog, Bukan Menghindar

Kapolres Madina Pimpin Operasi Sarang Narkoba, Tujuh Pria Dibawa ke Satresnarkoba

HUT ke-75 Humas Polri, Polres Tapsel Hadir Bawa Kepedulian ke Panti Jompo Nurul Falah

HUT ke-75 Humas Polri, Polres Tapsel Buktikan Kepedulian Lewat Donor Darah